Jakarta, majalahparlemen.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi arah dan tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut Sultan, tema besar HUT ke-80 RI tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, mengandung pesan mendalam yang meneguhkan kembali semangat kebangsaan. “Usia ke-80 bukan hanya angka simbolik, tapi juga merefleksikan kuatnya tekad bangsa untuk kembali menempatkan tujuan bernegara sesuai nafas konstitusi. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kesungguhan politik dalam hal ini,” ujar Sultan usai menghadiri upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Ia menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi mineral, konsolidasi aset BUMN melalui Danantara, pemberdayaan koperasi, hingga peningkatan kualitas SDM lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. “Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum dan membangun SDM unggul,” tegas Sultan.
Selain itu, kata Sultan, kepemimpinan Presiden Prabowo juga terlihat pada upaya memperkuat pertahanan nasional. “Sebagai mantan Danjen Kopassus, beliau konsisten melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak hanya melalui penguatan sistem persenjataan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan prajurit TNI,” ujarnya.
Di ranah global, lanjut Sultan, Presiden Prabowo dinilai berhasil memainkan diplomasi yang efektif dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia. “Partisipasi aktif Indonesia di kancah internasional semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat,” imbuhnya.
Sultan menekankan, niat baik Presiden yang terangkum dalam Asta Cita harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. “DPD RI memiliki sikap jelas, yakni mendukung dan mengawal arah kebijakan nasional, sembari memberikan evaluasi yang proporsional terhadap implementasi program pemerintah di daerah,” tutupnya. *** (raihan/sap)
