DPR Akan Intensifkan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Kemendagri, dan Polri

Majalah Parlemen, Jakarta. DPR RI akan mengintensifkan koordinasi dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Polri, terutama menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan hal itu saat menerima Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Politisi Partai Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawasan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.

“DPR RI ingin memastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” kata Bamsoet.

Di samping Pileg dan Pilpres 2019, Bamsoet mengingatkan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Ia berharap pesta demokrasi ini tak terusik oleh kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, Bambang Soesatyo menekankan stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Karenanya ia menghimbau agar semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” katanya, seraya meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara.

“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terang Bamsoet.

Pertemuan antara Ketua DPR dengan Mendagri itu turut dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. *** (nas/sap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *