Jakarta, majalahparlemen.com — Kepastian perizinan dan pelindungan peserta menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program pemagangan di luar negeri. Untuk memperkuat tata kelola tersebut, pemerintah menetapkan pengalihan kewenangan perizinan pemagangan luar negeri kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Mandat baru itu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani mengatakan, ketentuan tersebut menempatkan kewenangan pemberian izin pemagangan di luar wilayah Indonesia di bawah kementeriannya.
Menurut Christina, pengaturan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemagangan, terutama dalam aspek perizinan dan pelindungan peserta.
“Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pengalihan kewenangan tersebut tidak langsung berlaku secara operasional. Pemerintah menyiapkan masa transisi selama satu tahun. Dalam periode ini, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan sambil menyiapkan proses serah terima kewenangan.
Christina menyebutkan, masa transisi ditargetkan selesai paling lambat 28 Oktober 2027. Kedua kementerian akan berkoordinasi agar peralihan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri.
KemenP2MI akan menyiapkan pengambilalihan kewenangan secara bertahap bersama Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Christina, pelindungan peserta tetap menjadi perhatian selama proses peralihan hingga pelaksanaan pemagangan di luar negeri.
Perubahan kewenangan ini menempatkan KemenP2MI sebagai pemegang mandat perizinan pemagangan luar negeri. Sementara itu, selama masa transisi, pelayanan tetap berjalan melalui Kementerian Ketenagakerjaan hingga proses pengalihan dituntaskan. *** (fatoni/raihan)
