Sepuluh asosiasi desa menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka menilai kedua program dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus meminta perbaikan tata kelola agar tepat sasaran.
Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan dan memperluas aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan nasional. Di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah berupaya melibatkan pemerintah desa dan organisasi desa untuk memastikan manfaat program menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam konteks tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria menggelar pertemuan dengan 10 asosiasi desa di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri Kemendes PDT itu dihadiri perwakilan PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.
Usai pertemuan, Yandri mengatakan diskusi difokuskan pada dua program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Yandri, pelaksanaan kedua program tersebut mulai mendorong munculnya berbagai desa tematik yang berorientasi pada penyediaan komoditas pangan, seperti desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila, desa ayam pedaging, dan desa ayam petelur.
Ia juga menyebut sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjalin kerja sama sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program MBG dan KDKMP telah mendorong lahirnya berbagai desa tematik, seperti desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila, desa ayam pedaging dan desa ayam petelur,” kata Yandri.
Menurutnya, keberadaan program MBG membuat masyarakat desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber pangan bergizi, termasuk telur dan daging ayam. Di saat yang sama, program tersebut dinilai memunculkan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.
Yandri mengatakan, seluruh asosiasi desa yang hadir menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan MBG dan KDKMP.
Ia menambahkan, koperasi desa diharapkan berperan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan aktivitas ekonomi, dan penambahan sumber pendapatan desa. Dalam skema yang dijelaskan pemerintah, 20 persen sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sedangkan 80 persen lainnya kembali kepada anggota dan masyarakat desa.
Sementara itu, Ketua PAPDESI, Wargiyati yang mewakili 10 asosiasi desa menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kedua program tersebut.
Menurut Wargiyati, MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pembentukan rantai pasok bahan baku di desa. Ia menyebut program tersebut telah mendorong pengembangan desa-desa berbasis komoditas pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan.
Selain itu, program MBG dinilai menyasar kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lanjut usia, hingga peserta didik dari tingkat SD sampai SMA, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sisi lain, asosiasi desa juga menyatakan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa melalui penyediaan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan akses ekonomi masyarakat.
Meski mendukung pelaksanaan kedua program tersebut, asosiasi desa meminta pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan agar program berjalan lebih efektif, efisien, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. *** (raihan/sap)
