Cibinong,kab.bogor,majalahparlemen.com — Sejumlah persoalan penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 memicu protes resmi Kontingen Kabupaten Bogor. Bidang Hukum Kontingen menilai terdapat keputusan yang tidak konsisten, perubahan jadwal mendadak, hingga persoalan kesiapan venue yang dinilai merugikan atlet.
Protes tersebut secara resmi ditujukan kepada Panitia Besar (PB) Porprov XV Jabar 2026 dan Panwasrah. Pernyataan sikap disampaikan Jajang Furqon, S.H., perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, di Posko Kontingen, Bigland Hotel, Sentul, Kamis (12/11/2026).
“Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka kami resmi mengajukan protes ini,” kata Jajang.
Ada empat persoalan utama yang menjadi dasar keberatan Kontingen Kabupaten Bogor. Pertama, dugaan ketidakkonsistenan aturan mutasi atlet.
Jajang mencontohkan, kasus Jerimy Elyon Masterganesa Damanik, atlet renang Kabupaten Bogor. Jerimy sebelumnya telah diperbolehkan bertanding berdasarkan SK Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Vera selaku Technical Delegate (TD) Akuatik.
Namun, setelah datang dari Amerika Serikat ke venue pertandingan, Jerimy justru tidak diperbolehkan bertanding dengan alasan tidak memiliki ID Card. Kondisi ini, menurut Jajang, berpotensi membuat Kabupaten Bogor kehilangan empat medali emas sekaligus menghambat karier atlet.
Sebaliknya, Ida Ayu Damik Laksmi Dewi, atlet ICF yang membela Kota Bekasi, sebelumnya dinyatakan tidak lolos melalui SK Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026. Namun, saat Technical Meeting, namanya tiba-tiba tercantum dan diperbolehkan bertanding.
Bidang Hukum Kontingen juga mempersoalkan dugaan 14 atlet yang bertanding tanpa Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.
Menurut Jajang, sejumlah atlet tersebut pernah membela Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya. Kabupaten Bogor juga disebut telah menolak permohonan mutasi mereka.
Kondisi tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 4 SK Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet Porprov XV 2026.
Ke-14 atlet yang dipersoalkan adalah: Erik Ahmad Fathoni (Renang, Kota Bekasi), Adellia (Renang, Kabupaten Bekasi), Jamalidin Novardianto (ICF, Kota Bekasi), Jamal Hibatullah (ICF, Kota Bekasi), Rashif Amila Yaqin (Triathlon, Kota Bandung), Agus Damanik (Atletik, Garut), Idan Fauzan Richan (Atletik, Kota Bogor), Lydia Hawila Sitorus (Golf, Kabupaten Bekasi), Daffa Putra Hardian (Golf, Kabupaten Bekasi), Septia Ramadhani (Voli Putri, Sumedang), Avinsha Nabila (Taekwondo, Kota Bandung), Ramdhan (Taekwondo, Kota Bandung), Ida Ayu Damik Laksmi Dewi (ICF, Kota Bekasi), Jerimy Elyon Masterganesa Damanik (Renang, Kabupaten Bogor).
Kedua, dugaan ketidaksesuaian identitas kontingen atlet. Bidang Hukum Kontingen juga mempersoalkan Avinsha Nabila dan Ramdhan dari cabang olahraga taekwondo. Keduanya disebut bertanding untuk Kota Bandung, tetapi ketika babak kualifikasi (BK) dan pengesahan keabsahan atlet, tercatat bertindak atas nama Kontingen Kota Bekasi.
Ketiga, perubahan jadwal pertandingan secara mendadak. Cabang olahraga wushu semula dijadwalkan bertanding pada Sabtu, 14 November 2026. Namun, jadwal tersebut tiba-tiba dimajukan menjadi Jumat, 13 November 2026, tanpa pemberitahuan resmi yang dinilai patut.
Keempat, persoalan kesiapan dan keamanan venue. Pada cabang olahraga tenis meja, pertandingan yang dijadwalkan Selasa, 9 November 2026, tidak dapat dilaksanakan karena venue masih digembok panitia pelaksana. Pertandingan akhirnya diundur keesokan harinya. Perubahan tersebut dinilai mengganggu kondisi psikologis atlet.
Sementara pada cabang triathlon, atlet Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang disebut tidak mendapatkan jaminan keamanan akibat dugaan penyebaran paku di area pertandingan. Jajang menyebut hingga kini masih terdapat atlet yang mengalami cedera sehingga belum dapat bertanding.
Kontingen tuntut penyelesaian dalam 2 x 24 jam
Rangkaian persoalan tersebut, menurut Bidang Hukum Kontingen, menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil.
Kerugian materiil mencakup biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, dan administrasi. Sementara kerugian imateriil meliputi terganggunya jadwal, kondisi mental atlet, serta tercorengnya marwah sportivitas pertandingan.
Jajang mengatakan, protes resmi telah disampaikan kepada sekretariat PB Porprov. Namun, hingga pernyataan sikap disampaikan, pihaknya mengaku belum menerima tanggapan.
Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada PB Porprov untuk memenuhi tiga tuntutan, yakni: Pertama, memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kedua, memberikan kompensasi serta memulihkan hak Kontingen Kabupaten Bogor sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana.
Jajang menegaskan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke jalur organisasi maupun hokum, apabila tidak ada tanggapan dan penyelesaian dalam batas waktu yang ditentukan.
“Apabila dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada tanggapan resmi dan penyelesaian yang adil, kami akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum yang diperlukan demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi kami,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
