Sugiono Bukan Sekadar Nama, Dia Adalah Ujian Bagi Parlemen Kita

Oleh: Saparuddin

Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

Parlemen kita sedang berada di persimpangan sejarah. Bukan karena kita akan memilih Wakil Presiden baru, tetapi karena cara kita memilihnya akan menentukan apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih memiliki marwah, atau sekadar menjalankan prosedur formal konstitusi.

Sebagian dari kita, mungkin bukan pendukung Sugiono, dan bukan pula penolaknya. Sebagai warga negara Indonesia, kita masih percaya bahwa parlemen adalah rumah bagi suara rakyat, bukan rumah bagi kesepakatan elite.

Nama Sugiono kini beredar di antara delapan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Delapan nama itu disebut oleh petinggi Partai Golkar pada 14 November 2026. Tiga di antaranya berasal dari Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono.

Dari ketiganya, Sugiono adalah yang paling sunyi. Dan justru karena kesunyiannya itulah, ia paling penting untuk kita bedah dengan jernih. Kita tidak meragukan kecerdasan Sugiono. Fakta-faktanya tidak terbantahkan. Ia lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979, dari suku Gayo. Ia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia kemudian menempuh pendidikan di Norwich University, Amerika Serikat, melalui program beasiswa yang dibuka oleh Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus. Lalu ia meraih dua gelar magister dari University of Konstanz, Jerman.

Jejak kariernya pun demikian. Sugiono tercatat sebagai prajurit Kopassus 2002-2004, lalu Sekretaris Pribadi Prabowo. Pendiri Gerindra 2008. Anggota DPR RI 2019-2024. Wakil Ketua Komisi I DPR. Menteri Luar Negeri 2024-2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sejak 1 Oktober 2026. Sekretaris Jenderal Gerindra sejak 1 Agustus 2025.

Ini bukan curriculum vitae orang sembarangan. Ini adalah curriculum vitae orang yang disiapkan. Dan di sinilah persoalan itu bermula. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin disiapkan melalui kompetisi terbuka. Dalam politik protege, pemimpin disiapkan melalui pengasuhan tertutup.

Sugiono adalah produk dari pola kedua. Ia tidak pernah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ia tidak pernah memimpin eksekutif daerah. Ia tidak pernah diuji dalam debat publik yang keras. Jejak kariernya naik karena ditunjuk, bukan karena dipilih dalam pertarungan terbuka.

Apakah itu salah? Tidak selalu. Namun apakah itu cukup untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan itu harus dijawab oleh MPR, bukan oleh Istana.

Meskipun sunyi, terdengar pula suara-suara di parlemen yang berkata: “Sudahlah, ini urusan Presiden. Kita tinggal ketok palu.” Kalimat itu, mohon maaf, dapat merendahkan penghormatan kita terhadap konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tegas: Presiden hanya mengusulkan dua nama. Yang memilih adalah MPR. Yang memberi legitimasi adalah MPR.

Jika MPR hanya mengesahkan tanpa bertanya, untuk apa kita memiliki MPR? Untuk apa kita membentuk Tim Verifikasi berjumlah 36 orang? Untuk apa kita menggelar Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026 nanti?

Karena itu, kita patut meminta tiga hal sederhana kepada MPR. Pertama, buka kriterianya. Apa kriteria yang dipakai Presiden? Jangan biarkan publik menebak-nebak dari bisik-bisik elite.

Kedua, uji secara terbuka. Gelarlah sesi dengar pendapat. Tanyakan kepada Sugiono, atau kepada siapapun yang diusulkan: Bagaimana pandangannya tentang fungsi pengawasan DPR? Apakah ia akan menghormati Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat? Apakah ia akan hadir saat dipanggil DPR?

Ketiga, jangan jadikan partai sebagai tameng. Jika ada anggota MPR yang tidak berani bertanya karena takut kepada Ketua Umum partainya, maka ia tidak layak duduk di kursi MPR. Kursi itu milik rakyat, bukan milik Ketua Umum.

Ada satu sisi yang tidak boleh kita lupakan. Bagi anak muda Aceh, nama Sugiono memiliki makna simbolis yang besar. Selama puluhan tahun, Aceh selalu dianggap sebagai daerah konflik. Selalu dianggap pinggiran. Kini ada anak Takengon, anak dataran tinggi Gayo, yang berdiri di ambang pintu menjadi Wakil Presiden. Itu bukan hal kecil.

Jika Sugiono terpilih melalui proses yang transparan dan terhormat, maka itu akan menjadi pesan yang kuat: anak Aceh bisa menjadi pemimpin nasional tanpa harus meninggalkan identitasnya. Namun jika ia terpilih melalui proses yang tertutup, sunyi, dan tanpa perdebatan, maka simbol itu akan rusak. Ia akan dikenang bukan sebagai “anak Aceh yang membanggakan”. Dan itu bukan salah Sugiono semata. Itu salah kita semua yang membiarkan prosesnya berjalan dalam gelap.

Kita tidak menolak Sugiono. Kita hanya menolak cara yang sunyi. Jika MPR berani membuka proses, berani bertanya, dan berani memilih berdasarkan pertimbangan kelembagaan, maka siapapun yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, termasuk Sugiono.

Namun, jika MPR hanya menjadi “tukang stempel”, maka siapapun yang terpilih akan selalu membawa beban legitimasi. Dan beban itu akan dibawa selama tiga tahun ke depan, hingga 2029. Parlemen memiliki waktu hingga 9 Desember 2026, momentum itu jangan disia-siakan. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling loyal kepada Presiden, tapi sejarah akan mencatat siapa yang paling setia kepada konstitusi. ***

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *