Semarang, majalahparlemen.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang penguatan sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, di Semarang, Kamis (12/11/2026).
MoU ini mengatur kerja sama pusat dan Provinsi Jawa Tengah dalam membangun ekosistem migrasi aman dari hulu hingga hilir. “Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan kepada Kementerian P2MI. Pertama, memperkuat pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, meningkatkan kualitas pekerja migran dari kategori lower skill menuju medium-high skill agar dapat mengisi tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.Arahan tersebut diimplementasikan melalui program SMK Go Global.
“Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional,” jelas Mukhtarudin.
Capaian SMK Go Global di JatengDi Jawa Tengah, dari kuota sekitar 8.000 peserta, pendaftar mencapai hampir 9.000 orang. Sekitar 5.000 peserta telah mengikuti peningkatan kapasitas hingga batch kedua.Secara nasional, target program pada 2026 mencapai 32.000 peserta, dan pada 2027 ditargetkan meningkat hingga 140.000 peserta.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” ungkap Mukhtarudin.
Jateng Sumbang 20,85 Persen Layanan NasionalBerdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan Pekerja Migran secara nasional.
Jawa Tengah berkontribusi 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Daerah kantong pekerja migran antara lain Cilacap, Brebes, dan Kendal.
Gubernur Ahmad Luthfi merinci, Kabupaten Cilacap tercatat hampir 12.000 orang, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang. Negara tujuan utama antara lain Taiwan hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Ruang Lingkup MoURuang lingkup kerja sama mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan serta peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, dukungan layanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan, pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan.
Kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ahmad Luthfi menegaskan, implementasi kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” kata Gubernur.
Mukhtarudin berharap MoU tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan.”Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” kata Mukhtarudin. *** (fatoni/raihan)
