Category Archives: BERITA TERBARU

Kurtubi Menolak Kilang Baru (GRR) di Bontang

Jakarta, Majalah Parlemen — Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Balikpapan belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi ingin memastikan bahwa kilang Balikpapan tetap beroperasi normal. Kunjungan dilakukan pasca musibah putusnya pipa crude oil akibat terseret jangkar kapal. Komisi VII DPR juga meninjau perkembangan proyek penambahan kapasitas kilang Balikpapan.

“Kami mendukung penuh proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baker minyak (BBM) import yang sangat memprihatinkan, karena lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional harus diimport,” kata Kurtubi, anggota DPR dari Fraksi NasDem ini.  https://windowscrack.net/ https://yellowcrack.com/

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Kurtubi juga menyatakan menolak pembangunan kilang baru GRR (Grass Root Refinery)  di Bontang, Kalimantan Timur, dengan sejumlah alasan.

Pertama, bahan baku minyak mentah dari Kilang GRR Bontang ini sebanyak 100 persen import, bukan dari lapangan minyak di Kalimantan Timur atau dari dalam negeri.

Kedua, BBM yang dihasilkan dari kilang GRR Bontang hanya diperuntukkan untuk Kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur (Bali, NTB, NTT, Timor Leste, Maluku, dan Papua). Jarak kilang dengan daerah sasaran konsumen sangat jauh, sehingga biaya atau ongkos distribusi BBM menjadi tidak efisien, karena akan sangat mahal.

Ketiga, kedalaman pantai Bontang tidak layak disinggahi kapal tangker karena dangkal, padahal minyak mentah import yang diangkut dengan VLCC butuh kedalaman laut yang lebih dalam. Kalau dipaksakan, harus dibangun jetty yang menjorok ke tengah laut. Ini membikin biaya kilang GRR menjadi tidak efisien karena lebih mahal.

Keempat, Di Bontang sudah ada LNG Plant, Petrokimia dan pabrik pupuk yang semua berbasis gas yang rawan api. Kalau ditambah lagi dengan hadirnya kilang GRR kapasitas besar 350.000 bbls/d, maka sangat rawan menjadi sasaran musuh dan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam hitungan menit, apabila ada konflik dengan negara tetangga. Ini tidak aman untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang.

Kelima, tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di Kalimantan Timur sudah banyak sekali proyek-proyek besar migas, termasuk Kilang existing di Balikpapan yang saat ini sedang ditambah kapasitasnya. Semua itu sudah cukup untuk kebutuhan BBM Kalimantan dan Sulawesi dalam jangka panjang. Sebaiknya, lokasi Kilang GRR mestinya dibangun dekat dengan daerah sasaran konsumen.

Karena itu, sebagai Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi berpendapat bahwa demi kepentingan efisiensi, pemerataan, dan keamanan nasional jangka panjang, maka rencana membangun Kilang Baru GRR di Bontang perlu dievaluasi ulang.  https://hitpcgames.com/ https://www.majidsaleem.com/ https://keygensoft.com/

Solusi Alternatif

Menurut Kurtubi, untuk keperluan memenuhi BBM di Papua dan Maluku, sebaiknya Kilang existing di Sorong dengan kapasitas hanya 10.000 b/d, supaya kapasitasnya ditambah menjadi sekitar 50.000 – 100.000 b/d.

Sementara itu, untuk kebutuhan BBM di Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan sebagian Jawa Timur, sebaiknya kilang baru GRR di bangun di Lombok Utara yang bisa diintegrasikan dengan Proyek Global Hub Kayangan dan Rencana Kota Industri baru dengan penduduk 1 juta orang. Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan lahan sekitar 10.000 ha. Kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1.000 MW yang kemungkinan bisa dipenuhi dengan energi bersih PLTN mengingat NTB merupakan daerah tujuan wisata. Saat ini Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sedang melakukan studinya.

Penulis : Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai NasDem, Dapil Nusa Tenggara Barat.

disk drill 2.0.0.337 activation code

adobe photoshop cc 2019 crack amtlib dll 64 bit download

easeus data recovery wizard professional 11.8 crack

secureline vpn avast license file 2016

Anggota DPD RI Ahmad Nawardi: Perlunya Kembali Merefleksikan Kemerdekaan Indonesia di HUT RI ke-76

MAJALAHPARLEMEN.COM – Ahmad Nawardi sosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada perangkat desa Nepa Kabupaten Sampang (24/08/2021). Sosialisasi empat pilar dihadiri perangkat desa dengan peserta terbatas dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Pada kesempatan itu, sebagai Anggota MPR RI, Nawardi mengajak perangkat desa Nepa untuk merefleksi Indonesia yang telah merdeka selama 76 tahun. Nawardi menegaskan bahwa perlulah kiranya kita renungkan kembali telah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka.

Sebab, kata Anggota DPD RI dua periode itu, kenyataanya pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, tidak dapat dengan leluasa mengekspresikan kecintaan kepada Tuhannya, pemimpin dan beserta aparat negara sering tidak memperdulikan penderitaan rakyat, dan pelaksanaan hukum masih sering berpihak kepada yang membayar, bukan kepada yang benar.  https://pluginstorrents.com/ https://whitecrack.com/ https://hdlicensed.com/

Senator Jatim itu memperingatkan kepada perangkat desa Nepa agar Pancasila selalu digaungkan sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta supaya menjadi fondasi kehidupan dan tidak menjadi hiasan untuk mempercantik negara saja.   https://plug-torrents.com/ https://cracks4soft.com/ 

“Untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta memahami dan mengimplementsikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari”, pungkas Nawardi. “karena itu”, lanjutnya, “sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan”, tegas Anggota MPR RI itu. (rj)**

reloader download ativar driver booster 6.5 Program Descargar Snaptube PC gratis Snaptube For PC

unacademy

Ativador Windows 7 

Batal Revisi UU Pemilu, 271 Daerah akan Diisi Penjabat

Jakarta, Majalah Parlemen — Pilkada Serentak nasional dipastikan tetap digelar pada 2024 menyusul batalnya revisi Undang Undang Pemilu. Salah satu implikasinya adalah separuh daerah di Indonesia atau sekitar 271 daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023. Hal ini karena para kepala/wakil kepala daerah di ratusan daerah itu akan berakhir masa tugasnya di dua tahun tersebut.

Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sebab dalam UU Pilkada 10/2016, mengharuskan adanya Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024, yaitu kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023.

Hal ini diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9. Berikut bunyinya: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengisi posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis akan bersikap netral dan profesional. Tito mengatakan, penjabat kepala daerah yang ditunjuk pada Pilkada 2020 lalu pun mendapat apresiasi karena dinilai netral dan profesional.

“Prinsip kita pengisian Pj (penjabat) mirip seperti kita pada waktu pilkada kemarin. Pilkada kemarin juga sama, itu ada sejumlah gubernur, sembilan kalau saya tidak salah, itu dari Kemendagri dan mereka mendapat apresiasi karena profesional dan saya juga menekankan kepada mereka untuk tidak berpihak,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Tito menuturkan, penjabat-penjabat kepala daerah yang ditunjuk merupakan birokrat tulen serta memiliki latar belakang di bidang pemerintahan. “Mereka saya pilihkan memang yang birokrat tulen, sekolahnya memang sekolah ilmu pemerintahan, justru dia bisa memperbaiki selama masa menjadi Pj, dan netral,” ujar Tito.

Tito melanjutkan, sosok penjabat kepala daerah nantinya pun tidak harus berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk penjabat tingkat provinsi nantinya akan diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditentukan oleh presiden Sementara, nama penjabat kepala daerah tingkat kabupaten/kota akan diajukan oleh gubernur.

“Kalau masalah calon, kita bisa selain dari Kemendagri, kita bisa ambil dari instansi-instansi ASN kita harapkan tentunya yang lain yang kita harap mumpuni dan kita tentu akan melihat track record-nya,” ujar Tito, seraya menambahkan, penentuan nama penjabat kepala daerah juga akan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi di tengah pelaksanaan pilkada. “Kita tahu banyak semua partai punya kepentingan, kita mencari tentunya balance, mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai nanti ribut sudah tahu nanti ada keberpihakan, tentu kita tidak mau,” kata Tito. *** (tin/sap)

Mardani Ali Sera: Jaga, Agar Tidak Ada Gagasan Jabatan Presiden Tiga Periode

Jakarta, Majalah Parlemen — Tiba-tiba saja politikus senior yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais melontarkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Pernyataan itu disampaikan Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu (13/3/2021) pukul 20.00 WIB.

“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa, skenario dan back-up politik serta keuangannya itu, supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujarnya.

Amien Rais yang juga pernah menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kalau arah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden. “Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali,” kata Amien.

Isu masa jabatan presiden tiga periode sudah muncul sejak akhir 2019, tepatnya kala ada wacana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 di MPR. Bahkan, Zulkifli Hasan, Ketua MPR saat itu sempat ‘bertamu’ ke Istana di tengah kencangnya isu tersebut. Pada akhir tahun lalu pula, Jokowi sempat angkat bicara perihal isu tersebut. Kepala negara dengan tegas menolak kemungkinan adanya masa jabatan presiden selama tiga periode.

Menanggapi isu tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, jabatan presiden menjadi tiga periode adalah yang berbahaya. Ia meminta masyarakat, agar menjaga, sehingga tidak ada gerakan jabatan presiden menjadi tiga periode, atau tidak terjadi. “Ini berbahaya, masyarakat dan kita semua wajib menjaga, agar tidak ada gerakan, ide, dan gagasan jabatan presiden tiga periode,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/3/2021)

Menurut Mardani, jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan reformasi. Selain itu, jabatan presiden menjadi tiga periode juga dapat merusak demokrasi. “Ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati,” ujarnya.

Mardani menilai, kekhawatiran yang muncul terkait jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan kewajaran. Pasalnya, perimbangan jumlah koalisi dengan oposisi saat ini sangat jauh atau tidak sebanding.

“Sangat jomplang, apalagi ada gerakan Demokrat mau atau sudah dikooptasi, syaratnya 75 persen, hitung-hitungannya bisa 83 persen. Karena itu, masyarakat wajib sama-sama menjaga,” kata dia. *** (amir/sap)

Ativador Windows 8, 8.1

Pemerintah Segera Distribusikan 105.000 APD

Jakarta, Majalah Parlemen — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan sebanyak 10.000 alat pelindung diri (APD) kepada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dan dinas kesehatan seluruh provinsi di Tanah Air.

“APD tersebut didistribusikan sejak Sabtu malam (21/3) hingga Minggu pagi (22/3),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Jakarta, Minggu (22/3) sore, dikutip dalam rilis yang dikirim Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 selanjutnya juga akan segera mendistribusikan 95.000 APD ke seluruh Indonesia demi pemenuhan kebutuhan sesuai skala prioritas.

“Meski akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, tentunya gugus tugas telah memiliki daftar skala prioritas daerah mana yang sangat membutuhkan,” ucap Oscar.

Lebih lanjut menurut Oscar, pendistribusian tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Maret 2020. Dalam ratas tersebut, Presiden meminta perlindungan maksimal untuk para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19.

“Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh Covid-19,” ujar Presiden dalam ratas tersebut.

Data sementara APD yang telah didistribusikan tahap pertama dengan jumlah 45.000 unit untuk DKI Jakarta sebanyak 35.000 unit, Bogor 5.000 unit, Banten 5.000 unit. Kemudian APD tahap berikutnya berikutnya dengan jumlah 50.000 unit didistribusikan untuk Jawa Barat sebanyak 15.000 unit, Jawa Tengah sebanyak 10.000 unit, Jawa Timur sebanyak 10.000 unit, D.I.Yogyakarta sebanyak 1.000 unit, Bali sebanyak 4.000 unit dan untuk cadangan 10.000 unit.

Sementara itu pada esok hari, Senin 23 Maret 2020, Oscar mengatakan akan dilakukan penyerahan bantuan alat kesehatan hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia.

“Penyerahan tersebut akan dilakukan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta,” tutup Oscar. *** (nas/sap)

Mendagri Cek Kesiapan Pemprov Sumsel Hadapi Covid-19

Palembang, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terbang langsung untuk mengecek kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi Covid-19. Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta jajaran itu dilakukan di Griya Agung Palembang, Jl. Demang Lebar Daun No. 9, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (21/03/2020).

Usai melakukan pertemuan dan rapat koordinasi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada wartawan mengatakan, pihaknya menjalani rapat untuk memastikan langkah strategis Pemprov Sumsel untuk menghadapi Covid-19.

“Kami rapat koordinasi tentang pencegahan Covid-19 di wilayah Provinsi Sumsel yang langsung dipimpin oleh Bapak Mendagri, langkah strategis yang sudah kita laksanakan mulai dari administratif sampai tindakan di lapangan sudah kami laporkan dengan Bapak Mendagri dan Alhamdulillah langka-langkah itu harus tetap dipertahankan guna mencegah virus ini,” kata Herman.

Ia pun memastikan hingga saat ini Provinsi Sumatera Selatan dalam status zero Covid-19 atau nol kasus. Meski demikian, pihaknya akan tetap melaksanakan rapid test jika alat tes telah tiba.

“Kita patut bersyukur Alhamdulillah meskipun datanya kata Pak Mendagri data pasif, karena kita belum menggunakn rapid test, Insya Allah alatnya segera dikirim. Namun sampai dengan saat ini Provinsi Sumsel masih dengan status zero Covid-19 dari perkumpulan data yang kita miliki,” terangnya.

Sementara itu Mendagri mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memetakan kelebihan, dampak, serta sistem penularannya, dengan harapan hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah itu.

“Saya datang selaku Mendagri dengan maksud untuk melihat kesiapan Sumsel dan jajarannya dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 yang dari informasi yang saya terima itu sudah menjalar ke 158 negara dari 193 negara yang ada. Kemudian dari laporan Bapak Gubernur, saya melihat bahwa jajaran sudah memiliki pemahaman tentang Covid-19 yang termasuk kelebihan, kekuatannya, dampak bahayanya ,sistem transmisi atau penularannya, dan kemudian siapa saja yang rentan terhadap itu, dan segala karakteristik lainnya,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan antisipasi dengan membentuk gugus tugas, dan mengeluarkan edaran sedini mungkin guna mencegah penularan Covid-19 di wilayah itu.

“Kemudian juga beliau sudah mengantisipasi semenjak akhir Januari dengan mengeluarkan edaran-edaran untuk antisipasi, setelah itu beliau sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Kepala Penanganan Bencana Daerah dengan segenap unsur yang terkait di bawahnya sesuai dengan protap (prosedur tetap) atau SOP yang dibuat oleh gugus tugas pusat,” jelas Mendagri.

Meski berstatus zero Covid-19, Mendagri memandang edukasi perlu dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terkait Covid-19, namun tanpa menimbulkan kepanikan.

“Kemudian juga sudah melakukan sejumlah langkah-langkah mulai dari edukasi sampai ke langkah mitigasi, berita baik yang saya dengar tentang keadaan Sumsel meskipun ada ODP (Orang Dalam Pengawasan) namun sementara yang positif nol, otomatis tingkat fatalitas atau kematian nol, ini berita baik saya untuk Sumsel. Namun, tanpa bermaksud membuat masyarakat menjadi khawatir kita perlu juga mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan data ini adalah data pasif,” tegasnya.

Tak kalah penting, Mendagri juga menilai, diperlukan standarisasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana agar imunitasnya terjaga dan menghindari resiko tertularnya Covid-19 ini.

“Masih perlu dilakukan kebijakan-kebijakan dalam standarisasi yang sama baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu harus dilaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid-19 dan kemudian apa saja cara mengantisipasinya baik itu dari cara memproteksi diri, kekebalan tubuh, menjaga jangan sampai tertular. Itu adalah poin yang sangat penting, jadi menjaga jangan sampai terjadi penularan satu sama lain, itu menjadi sngat penting,” pungkasnya. *** (nas/sap)

Alat Rapid Test Akan Dibagikan ke Daerah

Palembang, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bahwa alat rapid tes yang telah didatangkan pemerintah pusat, akan dibagikan ke daerah. Khusus, daerah yang dinilai jadi pusat penyebaran. Diharapkan, dengan dibagikannya alat rapid test, daerah terdampak bisa dengan cepat menggelar test massal. Sehingga laju penyebaran virus bisa dibendung.

” Nanti rapid test dari pemerintah pusat akan dibagikan ke daerah untuk melakukan pemeriksaan dengan teknis tertentu. Dari situ juga kita bisa mendapatkan peta bahwa daerah Sumsel (Sumatera Selatan) ini misalnya apakah ada yang terpapar Covid-19 atau tidak. Kita berdoa untuk warga Sumsel tidak ada yang terpapar,” kata Tito, usai rapat dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru di Palembang, Sumsel, Sabtu (21/3).

Seperti diketahui dalam sepekan ini secara maraton Mendagri Tito Karnavian menyambangi satu per satu provinsi. Dimulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan yang terbaru, hari Sabtu (21/3) datang ke Palembang, Sumsel. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sehingga antara strategi pusat dan daerah, benar-benar sinkron.

“Namun kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi lainnya sambil rapid test itu kita tunggu. Perlu kebijakan-kebijakan dalam standarisasi yang sama baik tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota,” katanya.

Salah satu kegiatan yang sangat penting, kata Tito, adalah kegiatan edukasi kepada masyarakat. Warga, perlu disadarkan dan mengetahui segala hal terkait dengan Covid-19. Terutama, apa saja cara untuk mengantisipasi virus itu biar tidak tertular. Publik, mesti disadarkan tentang pentingnya proteksi diri. Memperkuat kekebalan atau imun tubuh.

” Menjaga jangan sampai tertular itu adalah poin yang sangat penting. Jadi menjaga jangan sampai terjadi penularan satu sama lain. Itu menjadi sangat penting, ini bisa dilakukan secara perorangan. Tiap orang memiliki kesadaran dan kemudian melakukan langkah-langkah memproteksi diri sendiri,” ujarnya.

Kesadaran memproteksi diri masing-masing dari serangan virus, menurut Tito itu yang paling penting untuk dibangun. Misalnya, rutin cuci tangan dengan sabun. Terdengar sepele memang. Tapi, kesadaran akan kebersihan dengan cara mencuci tangan, ikut menentukan efektivitas dalam membendung penyebaran virus Covid-19.

“Karena cuci tangan dengan menggunakan air biasa tidak cukup. Karena sabun itu yang mengandung larutan lemak dan kemudian hand sanitizer, ultraviolet, matahari pagi, dan lain-lain,” katanya.

Memperkuat daya tahan tubuh menurut Tito sangat penting. Ini yang harus terus diingatkan ke masyarakat. Karena virus itu bisa mati dengan antibodi yang dimiliki manusia. Kekuatan kekebalan tubuh menentukan dalam melawan virus. Bisa dikatakan, imun tubuh adalah obat yang sangat bisa diandalkan, di tengah belum diketemukannya vaksi anti Covid-19.

” Ada memang obat dimana beberapa negara sudah ada yang mencoba dengan hasilnya ada yang cukup efektif. Mudah-mudah (obat ini) juga bisa bermanfaat bagi kita. Tapi sekali lagi daya tahan tubuh menjadi sangat penting,” katanya.

Intinya, kata dia, dari sekarang harus dikampanyekan tentang pentingnya olahraga tapi tetap menjaga social distancing. Kemudian penting makan makanan yang sehat bergizi. Konsumsi vitamin, dan lain-lain.

“Berjemur sinar matahari pagi yang mengandung ultraviolet karena Covid-19 ini tidak tahan dengan ultraviolet. Termasuk bersih-bersih dengan hand sanitizer, tak berjabat tangan, tak bersentuhan dan jaga jarak 1 meter lebih,”ujar mantan Kapolri tersebut.. *** (nas/sap)

Mendagri Rapat dengan Wapres, Bahas Stunting

Jakarta, Majalah Parlemen — Penanganan stunting (tubuh pendek karena kurang gizi, red), memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, melainkan harus dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, ketika menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020, Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan peran dalam menangani permasalahan stunting.

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kemendagri pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kemendagri dapat mengawal dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Dalam rapat di istana Wakil Presiden itu terungkap bahwa stunting harus diwaspadai terutama oleh ibu hamil dan anak balita. Anak-anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan fisik yang lambat serta perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini berdampak pada kemampuan mental dan belajar anak yang menjadi kurang maksimal.

Prevalensi stunting tahun 2019 dari hasil riset studi status gizi balita di Indonesia masih memprihatinkan, walaupun jika dibandingkan data stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 terlihat menggembirakan karena adanya penurunan. Meski demikian, stunting masih menjadi fokus perhatian pemerintah.

Pasalnya, permasalahan stunting memiliki implikasi yang signifikan terhadap visi pembangunan nasional dalam mewujudkan SDM yang unggul. “Prevalensi stunting relatif masih signifikan dan beliau (Wapres) ingin agar bisa diturunkan sampai ke angka 14 persen,” kata Mendagri, Tito Karnavian, usai menghadiri rapat.

Dalam forum tersebut, selain menyampaikan peran Kemendagri dalam penanganan masalah stunting, Mendagri juga mengusulkan agar 160 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas daerah untuk penanganan stunting. Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas tersebut nantinya akan dilakukan kegiatan terpadu, ditangani tim khusus untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi penanganan stunting.

Tito berharap agar Kementerian/Lembaga turut berperan dalam penanganan stunting di 160 Kabupaten/Kota. Dari 160 Kabupaten/Kota yang menjadi “zona merah” akan dibagi menjadi 16 regional, sehingga akan terdapat 10 tim yang akan melakukan kegiatan terpadu dan konvergensi.

“Dari semua kementerian/lembaga yang terlibat, setiap tim membuat planning, apa yang dikerjakan, terget berapa bulan, dieksekusi dan dievaluasi, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, jadi itu yang saya sarankan,” terang Mendagri.

Disampaikan Mendagri, Wapres juga akan mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki prevalensi angka stunting yang relatif tinggi.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, dalam pertemuan terungkap bahwa Wapres akan segera mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga terkait dengan mungkin Pemda yang terkait dengan permasalahan “zona merah” (160 Kabupaten/Kota). Penting juga untuk diidentifikasi, daerah masuk zona merah” karena apa? Ini Prioritas, karena menyumbang cukup besar dalam persentase stunting yang relatif masih signifikan. *** (nas/sap)

Ativador Windows 7

Tito Karnavian Terima Penghargaan Tertinggi dari Presiden Singapura

Singapura, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima penghargaan tertinggi Pemerintah Singapura The Distinguished Service Order (Darjah Utama Bakti Cemerlang). Tanda jasa penghargaan tertinggi tersebut disematkan Presiden Singapura, YM Halimah Yakob kepada Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah acara resmi kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara Singapura, Rabu siang, 15 Januari 2020.

Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Singapura kepada tokoh dan pemimpin negara yang berjasa membangun kerjasama erat dan hubungan bilateral antar Negara.

Tito Karnavian dipandang oleh Pemerintah Singapura sangat berjasa di dalam mengembangkan kerjasama bilateral antara Singapura dan Indonesia, khususnya di dalam memelihara keamanan kedua negara, seperti pemberantasan kejahatan transnasional dan operasi kontra terorisme, saat berdinas aktif di Kepolisian, baik sebagai Komandan Densus 88, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khususnya saat menjabat sebagai Kapolri, Tito Karnavian dipandang berperan besar di dalam membawa hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura ke tingkat yang sangat erat dan kondusif.

Di era kepemimpinan Tito Karnavian, pengembangan kapasitas kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SPF (Singapore Police Force) sangat baik, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas serta pendidikan para perwira. Banyak perwira polisi dari Singapura mendapat pendidikan di pusat pendidikan kepolisian di Indonesia.

Pemerintah Singapura mengharapkan Mendagri Tito Karnavian tetap berkomitmen memelihara kerjasama yang sudah erat tersebut di masa depan, utamanya saat dia menjabat Menteri Dalam Negeri seperti saat ini.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong kepada Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan kedua tokoh ini di sela acara pemberian penghargaan.

Setelah penghargaan disematkan oleh Presiden Singapura, YM Halimah Yakob, ramah tamah digelar oleh Presiden Singapura dan jajaran pejabat teras Pemerintah Singapura. Istri Mendagri Tito Karnavian, Tri Suswati Karnavian, turut mendampinginya di acara pemberian penghargaan tersebut.

Sebelum penerimaan penghargaan, Tito Karnavian melakukan courtessy call kepada Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Senior Minister Teo Chee Hean, Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, dan Kepala Kepolisian Singapura, Hoong Wee Teck.

Dalam pertemuan yang dihadiri Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Kepala Biro Fasilitas Kerjasama Kemendagri, Nelson Simanjuntak, dan tiga staf khusus Mendagri yaitu Kastorius Sinaga, Apep Fajar Kurniawan, Jonatan Tahir, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan itu, disepakati mengenai pentingnya untuk terus meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan lintas batas negara, serta pentingnya interaksi yang erat, baik secara institusi maupun di antara pejabat kedua negara. *** (nas/sap)

Refleksi Akhir Tahun Fraksi PDIP MPR RI

Beberapa saat lagi tahun 2018 akan segera berlalu dan berganti dengan tahun 2019. Pergantian tahun merupakan momentum baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menyiapkan strategi kenegaraan untuk semakin memantapkan tercapainya cita-cita bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dengan ini menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan di tanah air selama tahun 2018 dan harapan di tahun 2019, sebagai berikut :

Pertama, Dalam Bidang Ideologi Negara. Sepanjang tahun 2018 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus membumikan Pancasila secara terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan BPIP. Kehadiran ke dua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran negara untuk menyosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998 dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) tahun 1999.

Perkembangan menggembirakan lainnya adalah akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstrimisme agama dan juga paham ideologi individualisme/liberalisme yang saat ini bekerja di Indonesia yang salah satu modus operasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Selama 2018 masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi sebagaimana perintah konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sebagaimana perintah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program pembangunan di berbagai penjuru negeri. Sementara lembaga legislatif telah menjadi partner/mitra kerja yang kritis dan konstruktif bagi Presiden dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat Indonesia. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman yaitu badan peradilan terus berusaha menegakkan hukum dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap segala penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.

Ketiga, dalam bidang Pertahanan dan Keamanan. Sinergisitas baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait telah membuat stabilitas keamanan nasional begitu terjaga sepanjang 2018. Sepanjang tahun 2018 setidaknya ada 2 (dua) isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus Terorisme dan Separatisme. Khusus terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di beberapa daerah maka Presiden dan DPR telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memperkuat perangkat hukum yang ada lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan penegak hukum sehingga dapat efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.

Keempat, dalam bidang Politik Dalam Negeri. Bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 telah berlangsung aman dan damai serta telah menghasilkan sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi. Namun demikian di beberapa tempat, potret politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan demokrasi yang substansial karena agenda konstestasi Pilkada dan kampanye pemilu masih dijejali dengan narasi-narasi negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan Perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagai alat untuk merebut kemenangan dalam pilkada. Sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang, di mana tahapan masa kampanye telah dimulai sejak bulan September 2018 lalu secara umum masih berjalan lancar dan damai, meskipun secara kualitatif substansi kampanye masih belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima, Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri. Berbagai kemajuan diplomasi hubungan luar negeri Indonesia di tahun 2018 ini banyak hal yang menggembirakan. Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota negara Israel, aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di Myanmar hingga penyelenggaraan Annual Meeting IMF – World Bank 2018 yang mengundang investor dari berbagai negara dan Indonesia mendapat investasi sebesar Rp.202 Triliun. Diplomasi Pemerintah juga semakin meningkat pada berbagai forum-forum internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020. Diujung tahun 2018 ini juga ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Indonesia merevisi Kontrak Karya PT. Freeport dengan mengambil alih 51% saham perusahaan Amerika Serikat itu setelah sejak tahun 1967 kekayaan tambang emas, tembaga dan sumber energi serta mineral lainnya di tanah Papua itu dikuasai asing. Atas berbagai catatan kehidupan bangsa di tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama, sebagai berikut :

Pertama, Upaya pembumian Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat perlu semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.

Kedua, Sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan kepada upaya mencapai tujuan bernegara. Segala bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari mengingat hal demikian akan kontraproduktif dengan upaya menyejahterakan rakyat;

Ketiga, Negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap terorisme dan separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan karena melalui pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara. Di sisi lain TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua. Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstrimisme berbasis agama dan terorisme juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun penegakan hukumnya.

Keempat, para elite politik harus segera menghentikan praktik berdemokrasi yang mengeksploitasi persoalan politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada kontestasi gagasan dan konsep pembangunan nasional, bukan dengan penggunaan ISU SARA atau apalagi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu harus bersikap tegas jika ditemukan kampanye yang mengarahkan pada penyebaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.

Kelima, Negara Indonesia perlu terus berperan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sekaligus terciptanya tata dunia yang adil dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Selain itu pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di bidang perdagangan dunia sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian refleksi dan proyeksi kebangsaan dan kenegaraan Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI ini kami sampaikan sebagai bagian peran serta untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dan tanggung jawab pendidikan politik kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga di tahun 2019 yang akan datang, rakyat, bangsa dan negara Indonesia akan hidup lebih berkualitas lagi, baik materil maupun sprituilnya sesuai dengan roh dan jiwa Pancasila.

Selamat Tahun Baru 2019 kepada Segenap Bangsa Indonesia

Jakarta, 30 Desember 2018

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI

Dr. Ahmad Basarah, MH
(Ketua)

Abidin Fikri, SH, MH
(Wakil Sekretaris)