Jakarta, majalahparlemen.com — Peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2025), sempat memanas. Aksi yang digelar sejak pagi oleh elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil itu berubah tegang ketika massa membakar ban dan aparat merangsek untuk memadamkan api. Saling dorong pun tak terhindarkan.
Sekitar pukul 14.35 WIB, massa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) membakar ban sebagai simbol perlawanan di depan gedung parlemen. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo memimpin langsung upaya pemadaman. Namun, respons dari massa justru memicu aksi dorong dengan aparat kepolisian.
“Tolong jaga kondusifitas aksi May Day, jangan lakukan pembakaran yang bisa ganggu kenyamanan,” seru aparat melalui pengeras suara dari dalam kompleks DPR RI.
Ketegangan itu menjadi potret kecil dari keresahan yang lebih besar: kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan negara, terutama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menilai tak ada perubahan berarti dalam perlindungan dan kesejahteraan rakyat.
Aksi May Day kali ini semula direncanakan long march dari Dukuh Atas hingga Istana Negara. Namun, titik aksi digeser ke DPR RI, karena Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri acara peringatan Hari Buruh di Monas. Jalan Gatot Subroto pun ditutup sejak pukul 11.30 WIB demi kelancaran aksi.
Dalam pernyataan politiknya, Gebrak menyentil kelompok yang mendekat ke lingkar kekuasaan. Mereka menilai gerakan buruh tak boleh dijadikan alat untuk mencari “kue kekuasaan”. Gebrak juga menegaskan bahwa klaim sepihak terhadap gerakan buruh tanpa menyentuh akar persoalan struktural hanya akan mencederai perjuangan kelas pekerja.
Aliansi ini membawa lima tuntutan utama: 1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh; 2. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan akui status kerja sektor informal seperti ojek online dan kurir; 3. Hentikan penggusuran rakyat kecil dan laksanakan reforma agraria sejati; 4. Hentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan sahkan RUU Masyarakat Adat; 5. Cabut UU TNI dan tolak pelibatan militer dalam urusan sipil. *** (irvan/sap)
