Indonesia dan Tiongkok membahas penguatan kerja sama pembangunan desa, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, teknologi, investasi dan hilirisasi produk desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama pembangunan di wilayah perdesaan Indonesia. Pemerintah menyebut tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 11,34 persen, lebih dari dua kali tingkat kemiskinan di perkotaan. Di sisi lain, sekitar 10.000 desa masih belum memiliki akses listrik dan sekitar 45 persen desa disebut rentan terhadap bencana alam.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menerima delegasi Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri, Zhang Zhili di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan itu membahas peluang memperkuat kerja sama kedua negara dalam pembangunan perdesaan. Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama yang tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat serta pengembangan ekonomi desa.
Baca juga :
Kemendes Cari Sumber Pembiayaan di Luar APBN untuk Perkuat Ekonomi Desa
Yandri mengatakan, pemerintah menggunakan pendekatan Octahelix Collaboration, yang melibatkan berbagai pihak dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan di desa. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mempertemukan pemerintah dengan aktor lain dalam menjawab persoalan pembangunan perdesaan.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama dengan Tiongkok melalui benchmarking study dan seminar dinilai dapat memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk mempelajari pengalaman pembangunan perdesaan di negara tersebut.
Pemerintah Indonesia juga mengusulkan agar skema tersebut diperluas kepada kalangan pemuda melalui program Pemuda Bangun Desa. Dengan demikian, kelompok muda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibawa kembali ke desa.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas desa mulai diarahkan tidak hanya kepada aparatur pemerintahan desa. Pelibatan generasi muda dapat menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Baca juga :
Kemendes PDT Gandeng New Hope Fintech, Siapkan Pembiayaan untuk BUM Desa
Yandri berharap kerja sa,ma Indonesia-Tiongkok dapat berkembang menuju kegiatan yang lebih konkret, terutama dalam pengembangan ekonomi perdesaan. Pemerintah membuka peluang keterlibatan investasi dan sektor swasta dalam pengolahan produk unggulan desa, hilirisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kemendes PDT juga menyambut perkembangan rancangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs Tiongkok. Pemerintah berharap kesepakatan tersebut segera difinalisasi dan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama yang lebih terukur.
Kerja sama juga ditempatkan dalam kerangka Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD). Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam platform tersebut, terutama melalui pertukaran pengalaman mengenai pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan.
Sementara itu, Zhang Zhili menyatakan perlunya memperkuat kerja sama pada sejumlah tingkatan, mulai dari pemerintah hingga aparatur daerah, akademisi dan tenaga ahli. Ia menekankan pentingnya menerjemahkan kesepahaman politik kedua negara ke dalam kegiatan yang nyata.
Zhang juga menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap sejumlah komitmen Presiden Prabowo Subianto, termasuk target penghapusan kemiskinan sebelum 2029. Ia berharap lebih banyak perusahaan Tiongkok dapat melakukan kegiatan produksi di Indonesia, khususnya di bidang pertanian.
Menurut Zhang, lingkungan usaha yang mendukung diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah setempat. *** (fatoni/raihan)
