Menteri Desa, Yandri Susanto menekankan kolaborasi lintas pihak dalam pelaksanaan Program SEHATI agar penguatan ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan inovasi desa berjalan secara terintegrasi.
Serang, majalahparlemen.com — Penguatan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi desa dinilai membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan meningkatkan produktivitas desa. Pemerintah menilai keberhasilan program di tingkat desa tidak dapat bergantung pada satu institusi atau individu, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia riset, hingga sektor swasta.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu penekanan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dalam pelaksanaan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI), program hasil kerja sama Kementerian Desa PDT dengan Bank Dunia.
Berbicara saat memberikan keynote speech pada Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (30/6/2026), Yandri meminta seluruh pihak menghindari pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, seluruh unsur di desa perlu dilibatkan, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga pemerintah dan mitra pembangunan lainnya.
“Program SEHATI harus dijalankan secara kolaboratif. Jangan sampai ada pihak yang berjalan sendiri karena desa merupakan miniatur Republik Indonesia,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, dalam implementasi program tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan terlibat aktif untuk mendukung penerapan riset dan teknologi di desa. Selain itu, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten juga dilibatkan bersama masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
Kolaborasi Kemendes PDT dan BRIN diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi riset, inovasi, serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melibatkan generasi muda, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan secara kolaboratif.
Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan, lembaganya siap mendukung pengembangan desa melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
Menurutnya, kehadiran para peneliti di desa diharapkan dapat mempercepat diseminasi teknologi sekaligus mendorong regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
“Peneliti BRIN akan banyak ke desa untuk memberikan diseminasi teknologi yang semakin baik,” ujarnya.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga mendorong peningkatan ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan digitalisasi agar hasil produksi masyarakat lebih mudah dipasarkan serta memiliki nilai tambah.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga kembali menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda melalui pendekatan octahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pedesaan.
Kegiatan sosialisasi dihadiri kepala desa dan perangkat desa se-Provinsi Banten. Turut hadir Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, Task Team Leader World Bank, Jessica Ludwig, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, serta Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah. *** (raihan/sap)
