Mendes PDT, Yandri Susanto mengajak BPD memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keterlibatan lembaga desa dinilai menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat menghadiri Dies Natalis ke-27 Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yandri mengajak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Menurut Yandri, BPD memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan desa, termasuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“BPD memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pembangunan desa,” kata Yandri.
Ia juga mendorong PABPDSI memperluas kerja sama lintas sektor mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 75 ribu desa. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan sosial di desa.
Salah satu contoh yang disampaikan ialah kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan.
Yandri juga meminta BPD ikut mendukung dua program prioritas pemerintah saat ini, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Apalagi program prioritas itu ujungnya untuk kesejahteraan warga desa,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana mengajak BPD mendukung program Desa Bersinar sebagai bagian dari upaya pencegahan narkotika di desa.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni, memaparkan sejumlah peran BPD dalam mendukung implementasi program MBG di desa.
Menurut dia, BPD dapat berperan dalam pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penguatan rantai pasok pangan lokal, pengelolaan limbah pangan, pengembangan energi terbarukan pendukung operasional layanan, hingga edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi.
Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan koperasi desa.
Acara itu turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum PABPDSI Fery Radiansyah, perwakilan ABPEDNAS, serta anggota BPD dari berbagai daerah. Mendes PDT Yandri Susanto juga didampingi sejumlah pejabat di lingkungan kementerian. *** (raihan/sap)
