Senator Mirah Midadan Fahmid minta pemerintah agar memperhatikan kebutuhan pompa air di NTB untuk menghadapi kemarau 2026, dengan pendekatan berbasis data guna menjaga ketahanan pangan dan produktivitas petani.
Bima, majalahparlemen.com — Proyeksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan kering dari kondisi normal mendorong perhatian terhadap kesiapan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama terkait ketersediaan air untuk irigasi.
Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyatakan wilayah Nusa Tenggara, termasuk NTB, berpotensi lebih awal memasuki musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan sarana pendukung seperti pompa air dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.
“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” kata Mirah di Bima, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, meski NTB saat ini masih berada pada kategori zona kuning, langkah antisipatif perlu segera diperkuat untuk mencegah penurunan produktivitas pertanian, sebagaimana telah terjadi di sejumlah wilayah yang memasuki zona merah.
Ia menekankan pentingnya distribusi bantuan pompa air yang berbasis pada data kebutuhan riil di lapangan. Pemetaan tersebut, kata dia, perlu mempertimbangkan sumber air, luas lahan terdampak, kalender tanam, serta tingkat kerentanan terhadap kekeringan.
Selain intervensi jangka pendek, Mirah juga menyoroti langkah adaptasi yang mulai dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, termasuk edukasi kepada petani untuk menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air.
Dalam situasi air terbatas, ia menyebut pemilihan komoditas menjadi faktor penting. Diversifikasi tanaman ke komoditas yang lebih tahan kekeringan seperti jagung, cabai, dan tembakau dinilai dapat menjadi opsi untuk menjaga produktivitas sekaligus mengurangi risiko gagal panen.
Lebih lanjut, ia mendorong penerapan pendekatan pertanian berbasis teknologi seperti Climate Smart Agriculture (CSA) sebagai strategi jangka panjang dalam menghadapi variabilitas iklim, termasuk fenomena El Nino dan La Nina.
Mirah juga menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan, termasuk peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menyediakan informasi cuaca yang akurat dan terkini. Data tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi panduan operasional yang dapat digunakan petani dalam menentukan jadwal tanam dan kebutuhan air.
Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk pengadaan pompa air dan penguatan infrastruktur pertanian perlu dipastikan, disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatannya tepat sasaran.
Langkah-langkah antisipatif ini, kata dia, diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap produksi pangan serta menjaga stabilitas ekonomi petani di NTB. *** (raihan/sap)
