Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah terus mendorong daerah-daerah dengan potensi sumber daya manusia tinggi untuk berkontribusi dalam pasar kerja global. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan gagasan strategis untuk menjadikan Bengkulu sebagai salah satu sentra utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) berketerampilan tinggi.
Dalam pertemuan resmi dengan Gubernur Bengkulu, Helmy Hasan di kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (18/7/2025), Menteri Karding mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar mengirim pekerja ke luar negeri, melainkan menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing secara profesional dan legal dalam kancah tenaga kerja internasional.
“Bengkulu punya kelebihan demografis, tapi tingkat partisipasi dalam penempatan PMI masih rendah. Ini ironi sekaligus peluang. Kita ingin Bengkulu hadir bukan hanya sebagai penyumbang tenaga kerja, tapi sebagai penghasil tenaga ahli yang dilatih dengan sistem dan perlindungan yang solid,” ujar Karding.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KemenP2MI menawarkan pembangunan Migrant Center dan program Desa Migran Emas sebagai dua instrumen penting dalam mempersiapkan calon PMI. Kedua program ini berfokus pada pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar global, peningkatan kompetensi bahasa asing, hingga pendampingan hukum dan administrasi sebelum keberangkatan.
Tak hanya itu, MenP2MI juga mendorong sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik di Bengkulu untuk menyesuaikan kurikulum mereka agar lebih responsif terhadap permintaan tenaga kerja dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Menurut Karding, jika sistem ini berjalan, para pemuda Bengkulu berpeluang memperoleh pendapatan berkali lipat dibandingkan dengan standar upah minimum provinsi.
“Ini bukan mimpi. Gaji PMI di Jepang atau Korea bisa mencapai Rp 15–20 juta per bulan, dan itu legal, aman, serta bergengsi,” tegas Karding.
Gubernur Helmy Hasan merespons inisiatif tersebut dengan penuh antusiasme. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung penuh realisasi Migrant Center, termasuk menyediakan gedung dan menyusun regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).
“Kita ingin memangkas kerumitan dan biaya tinggi yang selama ini jadi penghalang utama anak-anak Bengkulu untuk kerja ke luar negeri. Kalau ada sistem terpadu, semuanya akan lebih mudah, murah, dan aman,” kata Helmy.
Gubernur Helmy menargetkan peningkatan drastis jumlah PMI dari Bengkulu — dari hanya 300 orang per tahun menjadi minimal 1.000 orang per tahun. Ia juga menegaskan komitmennya menjadikan Bengkulu sebagai daerah percontohan nasional dalam penempatan PMI berkualitas.
“Ini langkah besar untuk masa depan anak-anak muda kita. Kita akan all out dukung Pak Menteri agar mimpi keluarga-keluarga di desa bisa terwujud lewat jalan yang legal, terlatih, dan sejahtera,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
