Bogor, majalahparlemen.com -– Bangunan Posyandu berukuran 8 x 5 meter di Lingkungan Kayu Manis, RW 04, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, menelan anggaran Rp313,6 juta. Nilai tersebut setara Rp7,84 juta per meter persegi. Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran biaya, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek yang bersumber dari APBD melalui Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026.
Keanehan itu bermula ketika seorang warga melihat papan informasi proyek yang terpasang di dinding bangunan pada Rabu (10/11/2026). Papan tersebut mencantumkan pekerjaan pembangunan gedung Posyandu berukuran 8 x 5 meter dengan nilai anggaran Rp313.600.000. Pelaksananya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cirimekar.
Dengan luas bangunan hanya 40 meter persegi, nilai anggaran tersebut menjadi sorotan. Apalagi, pekerjaan dilaksanakan melalui skema Dana Kelurahan oleh LPM, bukan melalui kontraktor swasta.
Dalam pantauan redaksi, konstruksi bangunan berupa dinding bata hebel, rangka atap kayu atau baja ringan, serta pondasi sederhana. Bangunan tersebut bukan gedung bertingkat maupun konstruksi dengan struktur kompleks.
Pertanyaannya, bagaimana perhitungan anggaran hingga mencapai Rp7,84 juta per meter persegi? Apakah nilai itu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan harga material yang digunakan?
Dalam skema swakelola, transparansi penggunaan anggaran menjadi penting. Komponen pembelian material, upah pekerja, dan biaya pelaksanaan semestinya dapat ditelusuri. Karena itu, RAB dan dokumen pelaksanaan pekerjaan perlu dibuka untuk menguji kewajaran nilai proyek tersebut.
45 Hari Tanpa Tanggal Pelaksanaan
Persoalan berikutnya terdapat pada papan informasi proyek. Tertulis waktu pengerjaan selama 45 hari, tetapi tidak dicantumkan tanggal mulai dan tanggal penyelesaian pekerjaan.
Ketiadaan informasi tersebut menyulitkan masyarakat mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan. Publik tidak memiliki patokan yang jelas untuk mengetahui kapan pekerjaan dimulai dan kapan seharusnya diselesaikan.
Saat redaksi melakukan pemantauan, pekerjaan fisik masih berada pada tahap pemasangan dinding bata dan rangka atap.
Tanpa informasi tanggal pelaksanaan, pengawasan terhadap progres pekerjaan menjadi tidak transparan. Kondisi ini juga menyulitkan publik menilai apakah pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Logo Safety First, Pekerja Tanpa APD
Kejanggalan lain terlihat pada penerapan keselamatan kerja. Di pojok kanan atas papan proyek terpampang logo segitiga hijau bertuliskan Safety First. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan hal berbeda.
Sejumlah pekerja terlihat melakukan pekerjaan di ketinggian tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Seorang pekerja duduk di atas perancah bambu yang tampak tidak stabil. Pekerja lainnya berdiri di atas rangka atap tanpa helm, rompi keselamatan, sarung tangan, sepatu keselamatan, maupun sabuk pengaman.
Area pekerjaan juga tidak terlihat dipagari. Tumpukan pasir, karung semen robek, puing, dan sisa material berserakan di depan papan proyek, tepat di jalur yang dilalui warga.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Logo keselamatan pada papan proyek semestinya sejalan dengan penerapan standar keselamatan di lokasi pekerjaan.
Pengawasan tidak cukup hanya memastikan bangunan berdiri. Kualitas material, ketebalan dinding, penggunaan besi, mutu adukan semen, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi juga perlu diperiksa.
Tanggung Jawab Berjenjang
Dalam pelaksanaan Dana Kelurahan, tanggung jawab tidak berhenti pada pihak yang mengerjakan bangunan. Pengelolaan dan pengawasan anggaran melibatkan sejumlah pihak sesuai kewenangannya.
Lurah Cirimekar menjadi pihak yang perlu menjelaskan pengelolaan anggaran Dana Kelurahan, termasuk dokumen RAB dan surat perjanjian kerja (SPK).
Ketua LPM Kelurahan Cirimekar sebagai pelaksana pekerjaan perlu memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran, pembelian material, pembayaran upah pekerja, serta penerapan K3 di lokasi proyek.
Sementara itu, Camat Cibinong, Acep Sajidin perlu menjelaskan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Kelurahan. Termasuk, bagaimana kondisi pekerjaan dan persoalan keselamatan tersebut terpantau dalam mekanisme monitoring kecamatan.
Fakta lapangan tersebut memunculkan pertanyaan apakah pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya atau justru terdapat aspek pekerjaan yang luput dari pemantauan.
Redaksi telah menghubungi Camat Cibinong, Acep Sajidin, pada Rabu (10/11/2026) malam melalui aplikasi pesan singkat untuk meminta klarifikasi mengenai pengawasan proyek tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Camat Cibinong, Lurah Cirimekar, maupun LPM Kelurahan Cirimekar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Inspektorat Jangan Menunggu Laporan
Dengan nilai anggaran Rp313,6 juta untuk bangunan seluas 40 meter persegi, Inspektorat Kabupaten Bogor perlu melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan setidaknya mencakup RAB, SPK, nota pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan kondisi fisik bangunan.
Kewajaran harga Rp7,84 juta per meter persegi juga perlu diuji berdasarkan komponen biaya dan spesifikasi pekerjaan, bukan sekadar dibandingkan dengan harga bangunan lain.
Publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah dari Dana Kelurahan telah digunakan sesuai peruntukannya. Sebab, bangunan Posyandu bukan sekadar proyek fisik, melainkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita.
Anggaran Rp313,6 juta itu harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kualitas bangunan, transparansi penggunaan dana, dan pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar keselamatan. (raihan/sap)
