Ketegangan Iran dan negara-negara Arab memicu kekhawatiran stabilitas Asia Barat. Ketua DPD RI mendorong deeskalasi dan penguatan peran OKI guna mencegah dampak ekonomi dan keamanan yang lebih luas.
Jakarta, majalahparlemen.com — Eskalasi konflik di Asia Barat yang melibatkan Iran dan sejumlah negara Arab meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan, termasuk potensi gangguan terhadap keamanan regional dan aktivitas ekonomi lintas negara. Situasi ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah Ramadan, periode yang secara sosial dan keagamaan identik dengan upaya menahan konflik dan memperkuat solidaritas.
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin pada Rabu (18/3/2026) menyatakan bahwa ketegangan yang melibatkan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut perlu segera diredakan. Ia menilai konflik berkepanjangan berisiko memperluas instabilitas di kawasan yang selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dan distribusi energi global.
Pernyataan tersebut merespons perkembangan konflik sejak 28 Februari 2026, di mana serangan yang dikaitkan dengan Iran dilaporkan menjangkau sejumlah wilayah di negara-negara Arab. Selain menyasar kepentingan militer Amerika Serikat, serangan juga berdampak pada infrastruktur sipil, termasuk fasilitas transportasi udara, kawasan permukiman, dan aset ekonomi.
Sejumlah negara yang terdampak meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Irak, dan Yordania. Hingga saat ini, negara-negara tersebut disebut masih menahan respons militer yang lebih luas guna menghindari eskalasi konflik regional yang lebih besar.
Menurut Sultan, situasi ini menjadi perhatian karena negara-negara yang terlibat sama-sama tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam, yang memiliki mandat memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas antarnegara anggota. Ia menekankan bahwa konflik internal di antara anggota berpotensi melemahkan peran kolektif organisasi tersebut dalam menjaga perdamaian kawasan.
Selain aspek keamanan, konflik juga dinilai membawa implikasi ekonomi yang lebih luas. Kawasan Asia Barat merupakan salah satu pusat produksi energi dunia, sehingga ketegangan yang berlarut-larut dapat memengaruhi rantai pasok global serta meningkatkan ketidakpastian pasar.
Indonesia, lanjutnya, memandang situasi ini dengan keprihatinan, mengingat hubungan diplomatik yang terjalin dengan berbagai pihak di kawasan tersebut. Namun demikian, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Sultan juga mendorong penguatan koordinasi antarnegara anggota OKI, termasuk melalui kemungkinan pertemuan darurat tingkat kepala negara. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka ruang dialog dan merumuskan upaya deeskalasi.
Upaya kolektif tersebut, menurutnya, sejalan dengan komitmen kerja sama yang telah disepakati dalam berbagai forum OKI, termasuk Deklarasi Jakarta 2016 yang menekankan pentingnya persatuan dan penyelesaian perbedaan secara damai di antara negara-negara Muslim. *** (raihan/sap)
