Komite III DPD RI meninjau kesiapan layanan haji 2026 di Makkah, dengan fokus pada koordinasi operasional, fasilitas Armuzna, serta standar pelayanan bagi jemaah Indonesia.
Makkah, majalahparlemen.com — Kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jemaah lintas negara mendorong perlunya pengawasan ketat terhadap kesiapan layanan, terutama pada aspek teknis dan koordinasi di lapangan. Dalam konteks ini, lembaga perwakilan daerah memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan standar pelayanan bagi jemaah Indonesia tetap terjaga.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan peninjauan langsung ke Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Makkah pada Jumat (3/4/2026). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dailami Firdaus bersama Jelita Donal sebagai bagian dari pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan haji 2026/1447 H.
Dalam kunjungan itu, rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heryawan, serta Pembantu Staf Teknis Urusan Haji Indonesia, Zakaria Anshori. KUH Makkah berfungsi sebagai pusat koordinasi layanan haji Indonesia di Arab Saudi, termasuk dalam pengelolaan operasional dan komunikasi lintas otoritas.
Ian Heryawan menyampaikan bahwa proses persiapan terus berjalan dengan harapan seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai rencana. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas lembaga untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji.
Sementara itu, Dailami Firdaus menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan menghimpun informasi teknis secara menyeluruh, khususnya terkait kesiapan layanan di Daerah Kerja (Daker) Makkah. Ia menyebut aspek transportasi, konsumsi, dan akomodasi menjadi fokus perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah.
Selain itu, kesiapan layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna turut menjadi sorotan, mengingat fase tersebut merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Fasilitas, kenyamanan, serta aspek keselamatan jemaah di wilayah tersebut menjadi bagian dari penilaian lapangan.
Selain meninjau KUH, delegasi juga mengunjungi fasilitas pendukung seperti hotel jemaah dan dapur umum di Makkah guna memeriksa kesiapan layanan akomodasi dan konsumsi.
Sebelumnya, Komite III DPD RI juga melakukan peninjauan di Madinah untuk membahas kesiapan layanan pada fase awal kedatangan jemaah bersama pejabat teknis setempat.
Rangkaian pengawasan ini dilakukan untuk memastikan koordinasi antarunit layanan berjalan sesuai standar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan jemaah dan tantangan operasional dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. *** (raihan/sap)
