DPD RI menggelar World Interfaith Harmony Week dan International Day of Human Fraternity di Jakarta, menegaskan peran dialog lintas agama Indonesia dalam menjaga harmoni sosial di tengah tantangan global.
Jakarta, majalahparlemen.com — Di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, dan dampak perubahan iklim, upaya menjaga harmoni sosial menjadi tantangan bagi banyak negara multikultural. Dalam konteks tersebut, Indonesia berupaya menegaskan perannya sebagai negara majemuk yang mengelola keberagaman melalui dialog dan kerja sama lintas agama.
Komitmen itu tercermin dalam penyelenggaraan World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day of Human Fraternity (IDHF) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Forum ini mempertemukan perwakilan berbagai agama besar di Indonesia dalam satu ruang dialog, dengan melibatkan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Kehadiran tokoh lintas iman tersebut menandai upaya memperkuat komunikasi antarumat beragama dalam kerangka kebangsaan.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin menyatakan bahwa lembaganya kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan lintas agama, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman sosial yang relevan untuk dibagikan di tengah dinamika global.
Ia menegaskan, sebagai bangsa multikultural dan multiagama, Indonesia memikul tanggung jawab untuk menjaga solidaritas sosial dan persatuan nasional. Dalam pandangannya, keberagaman yang dikelola secara inklusif dapat menjadi sumber kekuatan dalam menjaga persaudaraan dan nilai kemanusiaan.
Pendekatan tersebut, menurut DPD RI, menjadi semakin penting ketika berbagai negara menghadapi tantangan polarisasi sosial. Indonesia berupaya menunjukkan bahwa dialog lintas iman dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik sekaligus sarana memperkuat kohesi sosial.
Ketua Kehormatan Inter Religious Center (IRC) Indonesia, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menilai kegiatan ini sebagai refleksi dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Ia menyebut pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerukunan relatif tinggi tidak terlepas dari konsensus kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa harmoni antarumat beragama tidak bersifat otomatis. Menurutnya, perubahan sosial dan tantangan baru menuntut adanya ruang dialog yang berkelanjutan agar kerukunan tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi peran lembaga negara yang memfasilitasi perjumpaan lintas iman secara rutin.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa penyelenggaraan WIHW dan IDHF mencerminkan praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam sejak awal kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi rujukan dalam mengelola perbedaan di tengah masyarakat.
Dalam konteks regional dan global, pendekatan Indonesia terhadap dialog lintas agama kerap dipandang sebagai contoh pengelolaan keberagaman di negara majemuk. Melalui forum semacam ini, Indonesia berupaya menegaskan bahwa harmoni sosial dapat dibangun dan dipelihara melalui dialog yang konsisten dan inklusif. *** (raihan/sap)
