Wamen P2MI, Christina Aryani menjajaki peluang penempatan pekerja migran Indonesia di sektor pertanian dan hospitality Yordania.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan negara tujuan. Karena itu, pemerintah mulai menjajaki peluang baru dengan memastikan kebutuhan tenaga kerja dan skema penempatannya dapat memenuhi ketentuan kedua negara.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Al Omoush di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pertemuan itu membahas kemungkinan membuka pasar pekerja migran Indonesia di Yordania, khususnya untuk sektor agrikultur dan hospitality. Namun, pemerintah menegaskan bahwa peluang tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum menjadi keputusan mengenai pembukaan penempatan.
Christina mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk mempelajari lebih lanjut kebutuhan tenaga kerja di Yordania. Kajian tersebut juga akan mencakup kemungkinan mekanisme penempatan yang aman serta kesesuaiannya dengan regulasi Indonesia dan Yordania.
Pendekatan itu menunjukkan bahwa pembukaan pasar baru bagi pekerja migran tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan jumlah penempatan. Pemerintah juga perlu memastikan jenis pekerjaan, persyaratan keterampilan, perlindungan pekerja, dan mekanisme penempatan telah dipahami sebelum proses perekrutan dilakukan.
Yordania dinilai memiliki peluang untuk dijajaki karena Indonesia telah memiliki Atase Ketenagakerjaan Kementerian P2MI di KBRI Amman. Keberadaan perwakilan tersebut dapat mendukung proses identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan komunikasi mengenai ketentuan ketenagakerjaan di negara tujuan.
Dalam pertemuan tersebut, Christina juga menjelaskan program SMK Go Global, yang merupakan bagian dari arahan PresidenPrabowo Subianto untuk mendorong penempatan pekerja migran Indonesia dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar internasional hingga 2029.
Pada 2026, pemerintah menargetkan 40 ribu peserta mengikuti pelatihan melalui sekitar 2.000 kelas. Program tersebut memprioritaskan delapan sektor yang dinilai memiliki prospek penempatan global, antara lain kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, dan konstruksi.
Pelatihan tidak hanya diarahkan pada kemampuan teknis. Pemerintah juga menyiapkan pembelajaran bahasa dan sertifikasi agar calon pekerja migran memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan di negara tujuan. *** (fatoni/raihan)
