Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin meminta dukungan fiskal bagi daerah terdampak gempa Flores NTT untuk mempercepat penanganan korban dan pemulihan fasilitas publik.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu persoalan dalam penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan pemulihan fasilitas publik dan pemenuhan kebutuhan warga yang berada di lokasi pengungsian.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah yang terdampak. Menurut dia, tambahan anggaran diperlukan agar penanganan korban dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2026), Sultan juga menyoroti kondisi gempa yang masih berlangsung dalam skala lebih kecil. Situasi tersebut membuat kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama pemerintah daerah terus mengingatkan warga untuk mengikuti arahan keselamatan.
Sultan mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan evakuasi serta pendataan korban dan kerusakan. Data mengenai dampak bencana menjadi penting karena menentukan kebutuhan penanganan di lapangan dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas pemulihan.
Menurut Sultan, keterbatasan ruang fiskal daerah dapat menjadi kendala ketika pemerintah daerah harus secara bersamaan menangani kebutuhan pengungsi, memperbaiki fasilitas publik dan memulai proses pemulihan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai diperlukan untuk memastikan kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi.
DPD RI, kata Sultan, juga berkoordinasi dengan anggota DPD RI dari daerah pemilihan NTT yang sedang berada di wilayah terdampak. Empat anggota DPD RI asal NTT disebut sedang meninjau kondisi di wilayah NTT bagian utara dan berkoordinasi terkait situasi di lapangan.
Sultan mengatakan, DPD RI akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat terdampak. Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. *** (raihan/sap)
