Sebanyak 29 tenaga kesehatan Indonesia diberangkatkan ke Jerman melalui program Triple Win skema G to G. Pemerintah memperkuat kurikulum dan pelatihan bahasa untuk mendukung penempatan yang aman dan terstruktur.
Jakarta, majalahparlemen.com — Permintaan tenaga kesehatan di Eropa, termasuk Jerman, masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk sektor perawatan lansia dan rumah sakit umum. Di sisi lain, Indonesia memiliki lulusan pendidikan kesehatan dalam jumlah besar setiap tahun. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan kesiapan kompetensi, penguasaan bahasa asing, serta mekanisme penempatan yang aman dan terstruktur agar peluang kerja di luar negeri dapat diakses secara legal dan terlindungi.
Dalam kerangka itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI), Christina Aryani melepas keberangkatan 29 pekerja migran Indonesia sektor kesehatan ke Jerman melalui program Triple Win skema Government to Government (G to G), Kamis (5/3/2026). Jumlah tersebut menjadi kloter terbesar dalam satu kali pemberangkatan untuk skema G to G Jerman.
Program Triple Win merupakan kerja sama penempatan tenaga kesehatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Skema ini melibatkan dukungan lembaga mitra, termasuk GIZ Indonesia dan Goethe-Institut, dengan fokus pada proses seleksi, pelatihan bahasa, dan penyesuaian kompetensi sebelum penempatan.
Ke-29 tenaga kesehatan tersebut akan bekerja di sejumlah fasilitas berbeda di Jerman, baik rumah sakit maupun pusat layanan perawatan lansia. Sebagian besar ditempatkan di rumah sakit umum, sementara lainnya bertugas di fasilitas perawatan lanjut usia di beberapa kota. Penempatan dilakukan setelah peserta melewati tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi, serta pelatihan bahasa Jerman.
Christina mengatakan tidak seluruh pendaftar program G to G dapat lolos hingga tahap penempatan. Ia meminta para peserta menjaga profesionalisme dan memanfaatkan masa kerja untuk meningkatkan keterampilan serta pengalaman internasional.
Menurut data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah kesehatan di 11 provinsi. Pemerintah juga mendorong penguatan kurikulum melalui pendekatan Extended Global Skill Partnership, yang menekankan harmonisasi standar kompetensi dan pembelajaran bahasa sejak masa pendidikan.
Empat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan—Jakarta III, Bandung, Semarang, dan Medan—ditetapkan sebagai proyek percontohan dalam penguatan model tersebut. Pemerintah menargetkan penyusunan nota kesepahaman lanjutan dapat disepakati dalam waktu dekat untuk memperluas implementasi.
Skema G to G dinilai sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan tata kelola penempatan pekerja migran karena dilakukan melalui kerja sama resmi antarnegara. Model ini dirancang untuk memastikan kepastian kontrak kerja, standar upah, serta perlindungan hukum yang lebih jelas dibanding jalur nonpemerintah.
Di tengah meningkatnya mobilitas tenaga kesehatan global, pendekatan berbasis kemitraan antarnegara menjadi salah satu opsi untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja luar negeri dan pengembangan sumber daya manusia domestik, sekaligus meminimalkan risiko penempatan nonprosedural. *** (raihan/sap)
