Digitalisasi dinilai menjadi kunci memperluas pasar produk desa ke tingkat nasional dan internasional. Mendes PDT, Yandri Susanto mendorong pemanfaatan data dan teknologi untuk memperkuat daya saing UMKM.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keterbatasan akses pasar masih menjadi tantangan utama bagi produk desa di Indonesia untuk menembus pasar yang lebih luas. Meski jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus meningkat, sebagian besar masih terkendala pada aspek promosi, literasi digital, hingga jejaring distribusi.
Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan, dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, baru sebagian yang terhubung dengan ekosistem digital. Sementara itu, pemerintah menargetkan puluhan juta UMKM dapat masuk ke platform digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi.
Dalam konteks tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menilai digitalisasi dapat menjadi pengungkit untuk memperluas pasar produk lokal, termasuk dari desa. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Bupati Tanggamus (Lampung), Moh. Saleh Asnawi di Jakarta Barat, Rabu (1/4/2026).
Menurut Yandri, pemanfaatan media digital—termasuk media sosial—membuka peluang bagi pelaku usaha desa untuk menjangkau konsumen lintas daerah hingga mancanegara. Strategi ini dinilai relevan terutama bagi usaha berskala kecil yang sebelumnya bergantung pada pemasaran konvensional.
Sejumlah studi juga menunjukkan tren serupa. Laporan Google Indonesia bersama mitra riset menyebutkan, adopsi platform digital dapat meningkatkan visibilitas produk UMKM sekaligus memperluas basis konsumen, terutama ketika didukung konten yang konsisten dan tersegmentasi.
Namun, pemanfaatan digitalisasi di tingkat desa belum merata. Selain keterbatasan infrastruktur, tantangan lain mencakup rendahnya literasi digital dan kemampuan branding produk. Kondisi ini membuat banyak potensi lokal, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan, belum sepenuhnya terhubung dengan pasar nasional maupun global.
Yandri juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Menurutnya, sinkronisasi program dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat strategi pemasaran daerah.
Dalam pertemuan itu, ia mendorong Bupati Tanggamus untuk mulai menyusun data terperinci mengenai potensi desa, termasuk identifikasi desa tematik seperti desa wisata, hortikultura, maupun sentra produksi tertentu. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan prioritas intervensi kebijakan, termasuk dalam program pengembangan desa ekspor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pendekatan berbasis data, menurutnya, dapat membantu pemerintah pusat menyalurkan dukungan secara lebih terarah, baik dalam bentuk pendanaan maupun pendampingan teknis. Dengan demikian, pengembangan produk lokal tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga mampu terhubung dengan pasar yang lebih luas.
Upaya digitalisasi dan penguatan data desa menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kontribusi ekonomi desa, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. *** (raihan/sap)
