Jakarta, majalahparlemen.com — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama internasional bidang pembangunan desa dengan menghadiri Global Saemaul Leadership Forum (GSLF) dan Global Saemaul Ministerial Meeting 2025 yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan.
Rangkaian acara internasional tersebut resmi dibuka pada Rabu (17/9/2025) di Lahan Select Hotel Convention Hall. Forum ini diikuti oleh 46 negara anggota Saemaul Global Leaders (SGL) yang sepakat menjadikan pembangunan pedesaan sebagai agenda bersama.
Pembukaan berlangsung meriah, diawali perkenalan tamu kehormatan, parade pembawa bendera peserta, serta penayangan video pengantar yang menyoroti semangat kebersamaan dalam pembangunan berkelanjutan. Presiden Korea Saemaul Undong Center menyampaikan pidato pembuka yang menekankan perlunya solidaritas global untuk menciptakan desa yang inklusif.
Sambutan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Gubernur Gyeongbuk, Ketua Dewan Provinsi Gyeongbuk, serta perwakilan dari Timor-Leste dan Uganda. Para pembicara menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan sekaligus pilar penting pertumbuhan ekonomi.
Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin Staf Khusus Menteri Desa dan PDT Bidang Ekonomi, Investasi, dan Kerja Sama Luar Negeri, Fahad Ghalib. Kehadiran delegasi Indonesia tidak hanya sebagai bentuk partisipasi simbolis, tetapi juga untuk memperluas jejaring kerja sama investasi dan inovasi desa.
“Forum ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mempresentasikan keberhasilan program desa, sekaligus menyerap pengalaman negara lain dalam mempercepat pembangunan pedesaan,” ujar Fahad Ghalib.
Kemendes PDT mengapresiasi nilai-nilai Saemaul Undong, yang menekankan kemandirian, kerja keras, dan kebersamaan, relevan untuk memperkuat program pembangunan desa di Indonesia. Dengan pendekatan itu, desa diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. *** (raihan/sap)
