Pemerintah mengevaluasi lebih dari 2.000 dapur MBG yang disuspend akibat belum memenuhi standar, sebagai bagian dari pengetatan pengawasan kualitas dan keamanan pangan program nasional.
Padang Pariaman, majalahparlemen.com — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada tahap implementasi, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas makanan dan kepatuhan terhadap standar operasional di lapangan. Skala program yang menyasar kelompok rentan membuat aspek keamanan pangan dan tata kelola menjadi perhatian utama pemerintah.
Dalam evaluasi terbaru, pemerintah mencatat lebih dari dua ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus penghentian sementara (suspend) karena belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Jumlah tersebut mencerminkan proses pengetatan pengawasan di tengah upaya memperluas jangkauan program secara nasional.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan mitra dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan kontrak. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan seluruh penyedia layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke fasilitas SPPG di Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (3/4/2026). Pemerintah, menurutnya, tengah memperkuat pengawasan guna meminimalkan potensi pelanggaran, termasuk terkait kualitas makanan dan pengelolaan anggaran.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Dengan cakupan penerima yang luas, distribusi makanan dalam jumlah besar menuntut sistem kontrol mutu yang ketat di setiap titik layanan.
Selain aspek teknis, perbedaan kapasitas pengelola di berbagai daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Pemerintah menilai, tanpa pengawasan yang konsisten, risiko penurunan kualitas makanan dan ketidaksesuaian prosedur dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur operasional.
Melalui pengetatan standar operasional, pemerintah berupaya memastikan proses produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan memenuhi ketentuan keamanan pangan. Langkah ini juga mencakup evaluasi berkala terhadap mitra dapur sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kualitas.
Dalam kunjungan tersebut, Yandri juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi desa, meski fokus utama pemerintah saat ini tetap pada peningkatan kualitas pelaksanaan MBG.
Ke depan, efektivitas program tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima, tetapi juga dari kemampuan menjaga standar layanan secara konsisten. Dengan skala yang terus berkembang, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program di tingkat nasional. *** (raihan/sap)
