Dari Busan, Ketua DPD RI Perkuat Kerja Sama Maritim Indonesia–Korea Selatan

Kunjungan Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin ke Busan dan penerimaan gelar doktor honoris causa dari KMOU menandai penguatan kerja sama maritim Indonesia-Korea Selatan berbasis riset dan industri.

Busan, majalahparlemen.com — Di tengah dorongan Indonesia untuk memperkuat peran sektor maritim dalam perekonomian nasional, kerja sama internasional menjadi salah satu jalur yang terus diperluas. Bagi negara kepulauan dengan wilayah laut yang dominan, kebutuhan akan teknologi, riset, dan kolaborasi lintas negara semakin mendesak.

Dalam konteks tersebut, kunjungan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin ke Busan, Korea Selatan pada Rabu (1/4/2026) tidak hanya bersifat seremonial. Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU) menjadi bagian dari rangkaian agenda yang lebih luas, termasuk pembahasan kerja sama maritim antara kedua negara.

Prosesi penganugerahan berlangsung di kampus KMOU di distrik Yeongdo-gu, Busan, dipimpin Presiden universitas, Ryoo Dong-Keun, dan dihadiri sivitas akademika serta promotor Kim Soo-il. Namun di luar seremoni tersebut, agenda yang menyertainya mencerminkan arah baru kerja sama yang ingin dibangun.

KMOU, sebagai institusi yang berfokus pada pendidikan dan riset kemaritiman, menyebut Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan kolaborasi global. Dalam pernyataannya, pihak kampus menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, industri, dan riset untuk menjawab tantangan sektor maritim yang terus berkembang.

Dalam orasi ilmiahnya, Sultan menggambarkan laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan penghubung peradaban dan jalur kolaborasi antarbangsa. Pandangan ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang termasuk terpanjang secara global.

Potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencakup sektor perikanan, logistik, pariwisata bahari, hingga energi, dinilai besar namun belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan infrastruktur dan penguasaan teknologi masih menjadi tantangan utama.

Di sisi lain, Korea Selatan telah berkembang sebagai salah satu kekuatan di sektor industri maritim, termasuk galangan kapal dan sistem logistik pelabuhan. Pertemuan kedua kepentingan ini menjadi dasar bagi penguatan kerja sama yang lebih konkret.

Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Sultan menjadi kali kedua bagi tokoh Indonesia di KMOU, setelah Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan serupa pada 2015.

Menurut pihak promotor, penghargaan tersebut diberikan atas keterlibatan Sultan dalam mendorong kerja sama internasional berbasis kemaritiman, termasuk advokasi terhadap pembangunan daerah kepulauan dan masyarakat pesisir.

Namun, lebih dari sekadar simbol, momentum ini juga mencerminkan berkembangnya diplomasi berbasis pendidikan dan riset. Kolaborasi antar perguruan tinggi dinilai dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim.

Di dalam negeri, dorongan terhadap penguatan wilayah kepulauan menjadi bagian dari agenda kebijakan yang tengah dikembangkan. Salah satunya melalui inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang bertujuan memperkuat posisi daerah dalam pembangunan nasional.

Kerja sama dengan mitra internasional, termasuk Korea Selatan, dipandang dapat mempercepat proses tersebut, terutama dalam hal transfer teknologi dan pengembangan industri berbasis kelautan.

Peluncuran Forum Kerja Sama Maritim Korea–Indonesia dalam rangkaian kunjungan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menghubungkan kepentingan akademik dan industri. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerja sama yang lebih terarah dan implementatif.

Bagi Indonesia, penguatan sektor maritim tidak hanya berkaitan dengan potensi ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Sementara bagi Korea Selatan, kerja sama ini membuka peluang ekspansi kolaborasi di kawasan yang memiliki sumber daya laut yang luas.

Penganugerahan gelar kehormatan di Busan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjembatani potensi dan implementasi kerja sama. Hasil konkretnya akan bergantung pada tindak lanjut dari forum dan kolaborasi yang mulai dirintis melalui momentum ini. *** (raihan/sap)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *