Jakarta, majalahparlemen.com — Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menekankan pentingnya penguasaan bahasa Jepang tingkat lanjut bagi pekerja migran Indonesia yang ingin mengisi peluang kerja di sektor transportasi dan logistik di Prefektur Aichi, Jepang.
Dalam kunjungan kerjanya ke Aichi,, Christina mengungkapkan bahwa meski prefektur tersebut dikenal sebagai pusat industri manufaktur dengan pabrik otomotif dan mesin berskala besar, kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur relatif terbatas. Hal itu disebabkan sebagian besar lini produksi sudah beralih ke sistem otomasi dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Kesempatan terbesar justru terbuka di sektor logistik, transportasi, dan perawatan lanjut usia (lansia). Untuk transportasi, khususnya sopir bus dan taksi, penguasaan bahasa Jepang tingkat lanjutan mutlak diperlukan. Tidak cukup hanya berbekal kemampuan dasar, karena pekerja harus bisa membaca rambu lalu lintas, memahami aturan jalan raya, sekaligus berkomunikasi dengan pengguna jasa,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Christina menambahkan, selain bahasa, calon pekerja migran juga diwajibkan mengikuti serta lulus tes resmi Pemerintah Jepang sebagai prasyarat utama perekrutan.
“Kebutuhan tenaga kerja asing di sektor transportasi cukup tinggi, tetapi peluang itu hanya bisa diakses oleh mereka yang siap secara kompetensi bahasa. Karena itu, penyiapan calon pekerja di dalam negeri harus diarahkan pada pelatihan bahasa Jepang lanjutan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain ke Aichi, Wamen Christina juga melakukan kunjungan ke Prefektur Mie. Agenda utamanya adalah membahas tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan pekerja migran yang ditandatangani di Jakarta pada Mei 2025.
“Harapan kami MoU dapat segera diimplementasikan sehingga menjadi model kerja sama yang bisa direplikasi ke prefektur lainnya di Jepang,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Christina bertemu dengan Wakil Gubernur Prefektur Mie, serta pimpinan parlemen setempat. Mereka menyatakan dukungan penuh agar program kerja sama penempatan dan pengembangan kompetensi pekerja migran Indonesia berjalan lancar.
Christina menegaskan, pemerintah Indonesia akan memperkuat pelatihan bahasa dan keterampilan khusus di balai-balai pelatihan tenaga kerja sebelum keberangkatan. Upaya ini penting untuk memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga unggul dalam hal keterampilan dan komunikasi di tempat kerja.
“Kita ingin PMI tidak hanya hadir sebagai tenaga kerja, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas, profesionalitas, dan daya saing tinggi. Dengan begitu, reputasi pekerja migran Indonesia di Jepang semakin meningkat,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
