Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah meningkatkan kesiapan konsumsi dan transportasi jelang fase Armuzna pada puncak ibadah haji 2026. Pemerintah fokus pada layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Jakarta, majalahparlemen.com — Fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, menyusul tingginya kompleksitas layanan yang harus dihadapi jutaan jemaah dalam waktu bersamaan. Persoalan distribusi konsumsi, keterbatasan transportasi, hingga risiko kelelahan jemaah dinilai menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi pemerintah menjelang puncak haji.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kesiapan layanan selama fase Armuzna yang disebut sebagai periode paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
“Menjelang Armuzna inilah yang perlu hati-hati, karena tantangannya jauh lebih berat dibanding fase sebelumnya,” kata Marwan dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, sebagian kendala dalam fase Armuzna memang berkaitan dengan sistem layanan dan otoritas di Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap diminta menyiapkan langkah mitigasi agar pelayanan terhadap jemaah tetap berjalan optimal.
Salah satu perhatian utama DPR adalah ketersediaan makanan cepat saji bagi jemaah. Marwan menilai, distribusi konsumsi harus dipastikan selesai sebelum pergerakan jemaah menuju Arafah dimulai, mengingat akses logistik saat Armuzna menjadi lebih terbatas.
Ia mengatakan, keterlambatan distribusi makanan dapat menimbulkan persoalan serius karena layanan dapur umum tidak lagi dapat beroperasi normal selama fase puncak haji berlangsung.
Marwan juga menyoroti kesiapan armada bus yang digunakan untuk mobilisasi jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurutnya, gangguan transportasi dapat berdampak berantai terhadap layanan lain, termasuk distribusi konsumsi dan penempatan jemaah di tenda.
Selain aspek logistik, DPR mengingatkan tingginya risiko kelelahan jemaah saat menjalani prosesi lempar jumrah di Jamarat. Fase tersebut dinilai menjadi salah satu titik paling rawan terhadap gangguan kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia.
“Jemaah biasanya sudah dalam kondisi sangat lelah ketika dari Mina menuju Jamarat lalu kembali lagi ke Mina,” ujar Marwan.
Ia mengaku mulai melihat indikasi keterbatasan persiapan konsumsi, khususnya terkait penyediaan makanan cepat saji yang disebut baru tersedia satu kali pada H-2 Armuzna. Padahal, keberangkatan jemaah dilakukan dalam beberapa gelombang hingga malam hari.
Meski demikian, Marwan menilai, pelayanan haji tahun ini sejauh ini berjalan lebih baik dibanding periode sebelumnya. Namun, ia meminta pemerintah tidak lengah menghadapi fase puncak ibadah haji.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air telah selesai. Pemerintah kini memfokuskan layanan pada persiapan Armuzna.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff menyatakan sebanyak 527 kloter dengan 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Makkah. Selain itu, 16.596 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi.
“Seluruh layanan kami arahkan untuk memastikan kesiapan Armuzna, mulai dari tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas,” kata Maria.
Pemerintah juga mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memasang atribut atau penanda di tenda Arafah dan Mina karena seluruh penempatan jemaah harus mengikuti pengaturan resmi.
Menjelang Armuzna, jemaah diimbau mulai menghemat tenaga, menjaga pola makan dan minum, serta membawa perlengkapan secukupnya selama fase puncak haji berlangsung. *** (raihan/sap)
