Ketegangan Timur Tengah dinilai berdampak pada biaya dan keamanan haji 2026. Anggota DPD RI mendorong gencatan senjata global seiring fluktuasi harga energi dan potensi kenaikan BPIH.
Jakarta, majalahparlemen.com — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir dinilai berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026, baik dari sisi keamanan maupun biaya perjalanan. Konflik yang berlarut tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga pada rantai pasok global, termasuk energi dan transportasi udara yang menjadi komponen utama perjalanan haji.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Achmad Azran, mendorong terciptanya gencatan senjata global, khususnya di Timur Tengah, menjelang dan selama musim haji. “Ibadah haji merupakan kegiatan berskala global yang setiap tahun diikuti lebih dari dua juta umat Muslim dari berbagai negara. Dengan jumlah tersebut, faktor keamanan kawasan menjadi elemen penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (28/3/2026).
Menurut Bang Azran, sejumlah dinamika global menunjukkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada sektor energi. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia mengalami fluktuasi di kisaran USD 75–100 per barel, dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan gangguan distribusi. Kondisi ini berimbas pada biaya bahan bakar avtur yang menjadi komponen utama dalam penerbangan internasional.
Bagi Indonesia, dampak tersebut berpotensi terasa langsung pada biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada 2025, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berada di kisaran Rp93 juta per jemaah, dengan sekitar 60–70 persen komponen biaya terkait transportasi dan layanan di Arab Saudi. Kenaikan harga energi dan logistik global berpotensi mendorong peningkatan biaya pada musim haji berikutnya.
Azran menilai bahwa momentum haji dapat dimanfaatkan sebagai ruang diplomasi nonformal untuk mendorong de-eskalasi konflik. “Dengan berkumpulnya jutaan umat Muslim dari berbagai negara di Arab Saudi, periode ini dapat menjadi kesempatan bagi komunitas internasional untuk mendorong stabilitas,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan kuota haji mencapai lebih dari 220 ribu jemaah per tahun. Menurutnya, kapasitas tersebut memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk berperan dalam upaya diplomasi internasional, termasuk mendorong dialog damai.
Sejumlah pengamat hubungan internasional sebelumnya juga menilai bahwa Indonesia memiliki rekam jejak dalam diplomasi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk dalam forum multilateral. Peran ini dinilai dapat diperluas dalam konteks menjaga stabilitas menjelang agenda keagamaan berskala global seperti haji.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sendiri terus melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan haji, termasuk efisiensi biaya dan peningkatan layanan jemaah, di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Azran berharap adanya upaya kolektif dari berbagai negara untuk menahan eskalasi konflik, setidaknya selama periode haji berlangsung. Ia menilai stabilitas kawasan tidak hanya penting bagi kelancaran ibadah, tetapi juga bagi menjaga aksesibilitas dan keterjangkauan biaya bagi jemaah dari berbagai negara.
“Harapannya, pelaksanaan haji tahun ini dapat berlangsung aman dan lancar, dengan dukungan situasi global yang lebih stabil,” katanya. *** (raihan/sap)
