
Pemerintah menegaskan peran pers arus utama dalam menangkal disinformasi di tengah arus media sosial saat peringatan Hari Pers Nasional 2026.
Serang, majalahparlemen.com — Perkembangan media sosial yang cepat dinilai membawa tantangan baru bagi masyarakat dalam memilah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menekankan peran pers arus utama sebagai rujukan informasi publik, terutama dalam mencegah penyebaran disinformasi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Isu tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026). Pemerintah memandang momentum HPN sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dengan insan pers dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, media dengan standar jurnalistik yang terjaga memiliki peran penting sebagai pembanding di tengah derasnya arus informasi digital.
Pemerintah menilai pemberitaan yang akurat dan berimbang diperlukan untuk membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Di wilayah perdesaan, peran tersebut menjadi semakin relevan mengingat keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang beragam.
Selain berfungsi sebagai penyaring informasi, media juga diharapkan dapat menjembatani pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah. Sejumlah kebijakan nasional yang menyasar desa, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, memerlukan penyampaian yang jelas agar dapat dipahami secara utuh oleh warga desa.
Penyampaian informasi yang konsisten dan kontekstual dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah melihat dukungan publik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan, khususnya di tingkat desa.
Dalam peringatan HPN 2026 tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lain. Melalui sambutan yang disampaikan, Presiden menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas perannya dalam menjaga persatuan nasional dan memperkuat kehidupan demokrasi.
Puncak peringatan HPN 2026 dihadiri sejumlah pejabat negara, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari tingkat pusat hingga daerah, serta perwakilan pemerintah daerah. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan posisi pers sebagai elemen penting dalam ekosistem demokrasi dan pembangunan nasional. *** (raihan/sap)




















































