Jakarta, majalahparlemen.com — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mencatat sejarah baru dengan mencanangkan 9 November sebagai Hari Green Democracy Nasional, sebuah momentum yang menandai babak baru dalam gerakan politik ramah lingkungan di Indonesia.
Pencanangan tersebut dilakukan melalui kegiatan Green Democracy Fun Walk di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Lebih dari 25.500 peserta dari berbagai kalangan hadir, termasuk menteri kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, anggota DPD RI, duta besar negara sahabat, serta kepala daerah dari berbagai provinsi.
Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat atas komitmen DPD RI dalam membumikan konsep demokrasi hijau atau Green Democracy, yakni demokrasi yang menjunjung nilai pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan.
“Green Democracy harus dipahami sebagai bentuk pendidikan politik baru, di mana pemerintah demokratis memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan selaras dengan pelestarian lingkungan demi menyelamatkan bumi,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam sambutannya.
Momentum bersejarah itu juga mengantarkan Sultan B Najamudin meraih dua penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Rekor pertama diberikan kepada DPD RI sebagai lembaga negara pertama yang menyelenggarakan fun walk lintas profesi dan lintas negara dengan peserta terbanyak. Sementara rekor kedua diberikan atas inisiatif nasional penanaman vegetasi alami, termasuk pelestarian pohon damar dan tanaman langka di berbagai daerah.
Sultan yang juga penulis buku “Green Democracy” (2024) menjelaskan, gerakan ini bukan sekadar kampanye lingkungan, melainkan gerakan politik berbudaya untuk menata ulang paradigma pembangunan nasional agar lebih berkelanjutan.
“Ini ide politik yang mengajak semua elemen bangsa berjuang mencapai tujuan nasional dengan cara yang berbudaya dan ramah lingkungan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sultan bersama pimpinan dan anggota DPD RI turut menanam pohon damar di kawasan Senayan sebagai simbol dimulainya Gerakan Nasional Green Democracy.
Ia menegaskan, konsep ini menjadi komitmen DPD RI untuk memperkuat tata kelola demokrasi yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan ekologi.
“Green Democracy adalah demokrasi yang peduli pada manusia, pada alam, dan pada masa depan. Kita sehatkan tubuh, kita sehatkan bumi, agar generasi mendatang mewarisi harapan, bukan beban,” kata Sultan.
Menurutnya, Hari Green Democracy juga diharapkan menjadi agenda nasional yang mendorong transformasi hijau dalam kebijakan publik — mulai dari pengurangan emisi karbon di kota besar, transportasi berkelanjutan, legislasi iklim yang progresif, hingga penguatan peran masyarakat adat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam.
Dalam bukunya, Sultan menegaskan bahwa konsep Green Democracy berakar pada nilai-nilai Pancasila, musyawarah, dan gotong royong — nilai dasar yang sejalan dengan amanat konstitusi bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagai langkah konkret, Sultan juga mendirikan Green Democracy Institute, lembaga advokasi dan riset yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan pengembangan paradigma demokrasi ramah lingkungan. *** (raihan/sap)
