Ketimpangan akses internet masih menghambat pembangunan desa di Sulawesi Tengah. Pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan percepatan digitalisasi desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Kesenjangan akses digital masih menjadi tantangan struktural dalam pembangunan desa di sejumlah wilayah Indonesia. Keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur dasar tidak hanya memengaruhi layanan publik, tetapi juga menghambat pengembangan ekonomi desa yang kini semakin bergantung pada sistem berbasis digital.
Isu tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah melaporkan masih terdapat 606 desa yang berada dalam kondisi blank spot atau belum terjangkau layanan internet memadai. Selain keterbatasan sinyal, sejumlah desa juga menghadapi persoalan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik dan akses penghubung antarwilayah, yang menjadi prasyarat utama bagi pengembangan layanan digital dan aktivitas ekonomi desa.
Menanggapi kondisi tersebut, Mendes PDT menyatakan komitmen untuk mendorong percepatan digitalisasi desa di Sulawesi Tengah. Digitalisasi dinilai menjadi faktor kunci agar desa dapat terhubung dengan sistem pelayanan publik, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa nasional.
Koordinasi ini juga dikaitkan dengan pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Tanpa dukungan akses digital yang memadai, pengelolaan koperasi desa dan badan usaha milik desa berpotensi menghadapi kendala dalam distribusi produk, pencatatan usaha, hingga akses ke pasar nasional maupun internasional. Karena itu, penguatan konektivitas digital dipandang sebagai fondasi agar produk pertanian dan kerajinan lokal dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok berbasis teknologi, termasuk melalui perdagangan elektronik.
Sebagai tindak lanjut, Kemendes PDT merencanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah untuk meninjau langsung kondisi desa serta mengawal implementasi program strategis pemerintah. Agenda tersebut juga direncanakan melibatkan pertemuan dengan para kepala desa guna menyamakan pemahaman dan langkah percepatan pembangunan desa berbasis kebutuhan lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam memastikan percepatan pembangunan desa di wilayahnya. Menurutnya, penyelesaian persoalan blank spot akan berdampak langsung pada efektivitas program koperasi desa serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang selama ini terkendala akses digital.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, serta jajaran pejabat eselon I dan staf ahli Kemendes PDT. *** (raihan/sap)
