Kurtubi Menolak Kilang Baru (GRR) di Bontang

Jakarta, Majalah Parlemen — Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Balikpapan belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi ingin memastikan bahwa kilang Balikpapan tetap beroperasi normal. Kunjungan dilakukan pasca musibah putusnya pipa crude oil akibat terseret jangkar kapal. Komisi VII DPR juga meninjau perkembangan proyek penambahan kapasitas kilang Balikpapan.

“Kami mendukung penuh proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baker minyak (BBM) import yang sangat memprihatinkan, karena lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional harus diimport,” kata Kurtubi, anggota DPR dari Fraksi NasDem ini.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Kurtubi juga menyatakan menolak pembangunan kilang baru GRR (Grass Root Refinery) di Bontang, Kalimantan Timur, dengan sejumlah alasan.

Pertama, bahan baku minyak mentah dari Kilang GRR Bontang ini sebanyak 100 persen import, bukan dari lapangan minyak di Kalimantan Timur atau dari dalam negeri.

Kedua, BBM yang dihasilkan dari kilang GRR Bontang hanya diperuntukkan untuk Kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur (Bali, NTB, NTT, Timor Leste, Maluku, dan Papua). Jarak kilang dengan daerah sasaran konsumen sangat jauh, sehingga biaya atau ongkos distribusi BBM menjadi tidak efisien, karena akan sangat mahal.

Ketiga, kedalaman pantai Bontang tidak layak disinggahi kapal tangker karena dangkal, padahal minyak mentah import yang diangkut dengan VLCC butuh kedalaman laut yang lebih dalam. Kalau dipaksakan, harus dibangun jetty yang menjorok ke tengah laut. Ini membikin biaya kilang GRR menjadi tidak efisien karena lebih mahal.

Keempat, Di Bontang sudah ada LNG Plant, Petrokimia dan pabrik pupuk yang semua berbasis gas yang rawan api. Kalau ditambah lagi dengan hadirnya kilang GRR kapasitas besar 350.000 bbls/d, maka sangat rawan menjadi sasaran musuh dan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam hitungan menit, apabila ada konflik dengan negara tetangga. Ini tidak aman untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang.

Kelima, tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di Kalimantan Timur sudah banyak sekali proyek-proyek besar migas, termasuk Kilang existing di Balikpapan yang saat ini sedang ditambah kapasitasnya. Semua itu sudah cukup untuk kebutuhan BBM Kalimantan dan Sulawesi dalam jangka panjang. Sebaiknya, lokasi Kilang GRR mestinya dibangun dekat dengan daerah sasaran konsumen.

Karena itu, sebagai Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi berpendapat bahwa demi kepentingan efisiensi, pemerataan, dan keamanan nasional jangka panjang, maka rencana membangun Kilang Baru GRR di Bontang perlu dievaluasi ulang.

Solusi Alternatif

Menurut Kurtubi, untuk keperluan memenuhi BBM di Papua dan Maluku, sebaiknya Kilang existing di Sorong dengan kapasitas hanya 10.000 b/d, supaya kapasitasnya ditambah menjadi sekitar 50.000 – 100.000 b/d.

Sementara itu, untuk kebutuhan BBM di Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan sebagian Jawa Timur, sebaiknya kilang baru GRR di bangun di Lombok Utara yang bisa diintegrasikan dengan Proyek Global Hub Kayangan dan Rencana Kota Industri baru dengan penduduk 1 juta orang. Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan lahan sekitar 10.000 ha. Kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1.000 MW yang kemungkinan bisa dipenuhi dengan energi bersih PLTN mengingat NTB merupakan daerah tujuan wisata. Saat ini Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sedang melakukan studinya. ***

Penulis : Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai NasDem, Dapil Nusa Tenggara Barat.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »