Kurtubi Menolak Kilang Baru (GRR) di Bontang
Jakarta, Majalah Parlemen — Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Balikpapan belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi ingin memastikan bahwa kilang Balikpapan tetap beroperasi normal. Kunjungan dilakukan pasca musibah putusnya pipa crude oil akibat terseret jangkar kapal. Komisi VII DPR juga meninjau perkembangan proyek penambahan kapasitas kilang Balikpapan.
“Kami mendukung penuh proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baker minyak (BBM) import yang sangat memprihatinkan, karena lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional harus diimport,” kata Kurtubi, anggota DPR dari Fraksi NasDem ini. https://windowscrack.net/ https://yellowcrack.com/
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Kurtubi juga menyatakan menolak pembangunan kilang baru GRR (Grass Root Refinery) di Bontang, Kalimantan Timur, dengan sejumlah alasan.
Pertama, bahan baku minyak mentah dari Kilang GRR Bontang ini sebanyak 100 persen import, bukan dari lapangan minyak di Kalimantan Timur atau dari dalam negeri.
Kedua, BBM yang dihasilkan dari kilang GRR Bontang hanya diperuntukkan untuk Kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur (Bali, NTB, NTT, Timor Leste, Maluku, dan Papua). Jarak kilang dengan daerah sasaran konsumen sangat jauh, sehingga biaya atau ongkos distribusi BBM menjadi tidak efisien, karena akan sangat mahal.
Ketiga, kedalaman pantai Bontang tidak layak disinggahi kapal tangker karena dangkal, padahal minyak mentah import yang diangkut dengan VLCC butuh kedalaman laut yang lebih dalam. Kalau dipaksakan, harus dibangun jetty yang menjorok ke tengah laut. Ini membikin biaya kilang GRR menjadi tidak efisien karena lebih mahal.
Keempat, Di Bontang sudah ada LNG Plant, Petrokimia dan pabrik pupuk yang semua berbasis gas yang rawan api. Kalau ditambah lagi dengan hadirnya kilang GRR kapasitas besar 350.000 bbls/d, maka sangat rawan menjadi sasaran musuh dan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam hitungan menit, apabila ada konflik dengan negara tetangga. Ini tidak aman untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang.
Kelima, tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di Kalimantan Timur sudah banyak sekali proyek-proyek besar migas, termasuk Kilang existing di Balikpapan yang saat ini sedang ditambah kapasitasnya. Semua itu sudah cukup untuk kebutuhan BBM Kalimantan dan Sulawesi dalam jangka panjang. Sebaiknya, lokasi Kilang GRR mestinya dibangun dekat dengan daerah sasaran konsumen.
Karena itu, sebagai Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi berpendapat bahwa demi kepentingan efisiensi, pemerataan, dan keamanan nasional jangka panjang, maka rencana membangun Kilang Baru GRR di Bontang perlu dievaluasi ulang. https://hitpcgames.com/ https://www.majidsaleem.com/ https://keygensoft.com/
Solusi Alternatif
Menurut Kurtubi, untuk keperluan memenuhi BBM di Papua dan Maluku, sebaiknya Kilang existing di Sorong dengan kapasitas hanya 10.000 b/d, supaya kapasitasnya ditambah menjadi sekitar 50.000 – 100.000 b/d.
Sementara itu, untuk kebutuhan BBM di Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan sebagian Jawa Timur, sebaiknya kilang baru GRR di bangun di Lombok Utara yang bisa diintegrasikan dengan Proyek Global Hub Kayangan dan Rencana Kota Industri baru dengan penduduk 1 juta orang. Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan lahan sekitar 10.000 ha. Kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1.000 MW yang kemungkinan bisa dipenuhi dengan energi bersih PLTN mengingat NTB merupakan daerah tujuan wisata. Saat ini Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sedang melakukan studinya.
Penulis : Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai NasDem, Dapil Nusa Tenggara Barat.
disk drill 2.0.0.337 activation code
adobe photoshop cc 2019 crack amtlib dll 64 bit download
Anggota DPD RI Ahmad Nawardi: Perlunya Kembali Merefleksikan Kemerdekaan Indonesia di HUT RI ke-76
MAJALAHPARLEMEN.COM – Ahmad Nawardi sosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada perangkat desa Nepa Kabupaten Sampang (24/08/2021). Sosialisasi empat pilar dihadiri perangkat desa dengan peserta terbatas dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
Pada kesempatan itu, sebagai Anggota MPR RI, Nawardi mengajak perangkat desa Nepa untuk merefleksi Indonesia yang telah merdeka selama 76 tahun. Nawardi menegaskan bahwa perlulah kiranya kita renungkan kembali telah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka.
Sebab, kata Anggota DPD RI dua periode itu, kenyataanya pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, tidak dapat dengan leluasa mengekspresikan kecintaan kepada Tuhannya, pemimpin dan beserta aparat negara sering tidak memperdulikan penderitaan rakyat, dan pelaksanaan hukum masih sering berpihak kepada yang membayar, bukan kepada yang benar. https://pluginstorrents.com/ https://whitecrack.com/ https://hdlicensed.com/
Senator Jatim itu memperingatkan kepada perangkat desa Nepa agar Pancasila selalu digaungkan sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta supaya menjadi fondasi kehidupan dan tidak menjadi hiasan untuk mempercantik negara saja. https://plug-torrents.com/ https://cracks4soft.com/
“Untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta memahami dan mengimplementsikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari”, pungkas Nawardi. “karena itu”, lanjutnya, “sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan”, tegas Anggota MPR RI itu. (rj)**
reloader download ativar driver booster 6.5 Program Descargar Snaptube PC gratis Snaptube For PC
- crack avast cleanup premium 2018
- download toolkit office 2013 professional plus
- kundli chakra 2017 professional full version with crack
- Download Corel Draw X7 Kuyhaa
- corel draw x6 free download full version with crack for windows 7
- crack pes 2017
- komplete 13 crack
- download adobe illustrator cs6 64 bit
- batterybar pro 3.6.6 license key
- avg internet security 2018 license key [lifetime]
- smart pc fixer license key
- minitool partition wizard full kuyhaa
- adobe photoshop cc 2020 crack
Menteri Keuangan G7 Sepakati Pajak Minimum Global
MAJALAHPARLEMEN.COM – Menteri Keuangan G7 yang terdiri dari negara-negara Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia ( Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang ) sepakat menetapkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.
Dalam pertemuan yang diadakan pada Sabtu (5/6) di Lancaster House, London, negara-negara maju dalam Kelompok G7 setuju untuk mendukung tarif pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%, dikutip dari Reuters, 6 Juni 2021. https://hdlicense.com/ https://protocrack.com/ https://secrack.com/ https://twitcrack.com/
Perusahaan juga harus membayar lebih banyak pajak di negara tempat mereka melakukan penjualan.
“Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin KTT G7 dua hari di London. https://maccracked.com/ https://plug-torrent.com/
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ini sebagai komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke dasar perpajakan global.
Menteri keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu kabar buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.
“Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah,” kata Scholz.***
Penulis : Raihan Khalidah
Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan, KPU : Belum Final
MAJALAHPARLEMEN.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan jadwal Pemilu 2024 yang semula 21 April dimajukan ke 28 Februari masih belum final.
Jadwal Pemilu yang dimajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat konsinyering pertama pada Kamis (3/6) malam yang dihadiri oleh KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Kesepakatan tersebut masih bersifat sementara.
Ilham menyatakan hal tersebut masih dalam proses pembahasan diantara pihaknya dan belum final. “Belum (final), masih akan ada pertemuan tim lagi,” ujar Ilham, Minggu (6/6) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
KPU dan para pihak terkait masih harus melalui beberapa rapat konsinyering. Nantinya keputusan akhir akan diambil dalam rapat Pleno KPU. Kemudian KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.
“Pada forum itulah KPU akan mengajukan usulan final terkait hari pemungutan suara, lama waktu persiapan, kapan mulai pendaftaran parpol, berapa lama masa kampanye,” ujarnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Waktu Tahapan Pemilu Serentak 2024 Sudah Disepakati
MAJALAHPARLEMEN.COM – Tahapan pemilu serentak 2024 disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Rapat Tim Kerja Bersama Persiapan Pemilu-Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (3/6) malam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, “Pada rapat sesi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal. Pertama, hari H pencoblosan pemilu serentak adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari H pecoblosan pilkada serentak adalah 27 November 2024,” kata Luqman kepada wartawan, Jum’at (4/6).
Selain itu, lanjutnya, proses tahapan pemilu 2024 disepakati akan dimuali 25 bulan sebelum pencoblosan, yaitu pada Maret 2022. Penetapan tersebut lebih lama dari tahapan pemilu 2019 yang mencapai 20 bulan sebelum hari H pencoblosan.
Ia juga mengatakan, tahapan dan penjadwalan yang sudah disepakati dalam rapat tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Ada jeda lebih dari 7 bulan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada.
Awalnya, muncul usulan Maret karena khawatir bulan Februari masih musim hujan. “Kondisi musim atau cuaca sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipastikan. Yang jadi pertimbangan kami ialah agar penyelenggaraan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan tahapan pemilu maupun pilkada dengan baik,” ucapnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Serangan Siber Terhadap Aktivis Antikorupsi Masih Berlanjut
MAJALAHPARLEMEN.COM – Peretasan akun Whatsapp terhadap anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terjadi saat konferensi pers daring yang membahas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Senin (17/5), tidak berhenti sampai disitu saja.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara online itu, ada delapan anggota ICW, Lembaga Bantuan Hukum, Lokataru, dan mantan pimpinan KPK yang mengalami peretasan terhadap akun Whatsapp, Telegram, Tokopedia dan Gojek. Bahkan, mereka juga mendapatkan penggilan beruntun dari nomor yang tidak dikenal yang mengakibatkan ponsel mereka tidak bisa digunakan saat itu.
Tidak berhenti sampai disitu, peretas masih saja meneror beberapa anggota ICW serta pegawai dan mantan pegawai KPK hingga Kamis (20/5).
“Pada Jum’at (21/5), masih ada peretasan terhadap dua anggota ICW. Kami baru bisa memulihkannya pada Jum’at malam,” kata Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/5) dikutip dari Kompas.
Akun kedua anggota ICW itu diambil alih saat sedang digunakan untuk menelpon. Akun Whatsapp mereka keluar (logout) secara tiba-tiba di tengah percakapan. Padahal tidak ada notofikasi yang menandakan pengambilalihan akun. ***
Penulis : Raihan Khalidah
tekken 3 game download for pc Download Pc Games Free Crack download Crack download Download Crack Crack download Download Crack Crack download Download Crack Crack download
Batal Revisi UU Pemilu, 271 Daerah akan Diisi Penjabat
Jakarta, Majalah Parlemen — Pilkada Serentak nasional dipastikan tetap digelar pada 2024 menyusul batalnya revisi Undang Undang Pemilu. Salah satu implikasinya adalah separuh daerah di Indonesia atau sekitar 271 daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023. Hal ini karena para kepala/wakil kepala daerah di ratusan daerah itu akan berakhir masa tugasnya di dua tahun tersebut.
Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sebab dalam UU Pilkada 10/2016, mengharuskan adanya Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024, yaitu kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023.
Hal ini diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9. Berikut bunyinya: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengisi posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis akan bersikap netral dan profesional. Tito mengatakan, penjabat kepala daerah yang ditunjuk pada Pilkada 2020 lalu pun mendapat apresiasi karena dinilai netral dan profesional.
“Prinsip kita pengisian Pj (penjabat) mirip seperti kita pada waktu pilkada kemarin. Pilkada kemarin juga sama, itu ada sejumlah gubernur, sembilan kalau saya tidak salah, itu dari Kemendagri dan mereka mendapat apresiasi karena profesional dan saya juga menekankan kepada mereka untuk tidak berpihak,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).
Tito menuturkan, penjabat-penjabat kepala daerah yang ditunjuk merupakan birokrat tulen serta memiliki latar belakang di bidang pemerintahan. “Mereka saya pilihkan memang yang birokrat tulen, sekolahnya memang sekolah ilmu pemerintahan, justru dia bisa memperbaiki selama masa menjadi Pj, dan netral,” ujar Tito.
Tito melanjutkan, sosok penjabat kepala daerah nantinya pun tidak harus berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk penjabat tingkat provinsi nantinya akan diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditentukan oleh presiden Sementara, nama penjabat kepala daerah tingkat kabupaten/kota akan diajukan oleh gubernur.
“Kalau masalah calon, kita bisa selain dari Kemendagri, kita bisa ambil dari instansi-instansi ASN kita harapkan tentunya yang lain yang kita harap mumpuni dan kita tentu akan melihat track record-nya,” ujar Tito, seraya menambahkan, penentuan nama penjabat kepala daerah juga akan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi di tengah pelaksanaan pilkada. “Kita tahu banyak semua partai punya kepentingan, kita mencari tentunya balance, mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai nanti ribut sudah tahu nanti ada keberpihakan, tentu kita tidak mau,” kata Tito. *** (tin/sap)
Mardani Ali Sera: Jaga, Agar Tidak Ada Gagasan Jabatan Presiden Tiga Periode
Jakarta, Majalah Parlemen — Tiba-tiba saja politikus senior yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais melontarkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Pernyataan itu disampaikan Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu (13/3/2021) pukul 20.00 WIB.
“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa, skenario dan back-up politik serta keuangannya itu, supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujarnya.
Amien Rais yang juga pernah menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kalau arah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden. “Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali,” kata Amien.
Isu masa jabatan presiden tiga periode sudah muncul sejak akhir 2019, tepatnya kala ada wacana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 di MPR. Bahkan, Zulkifli Hasan, Ketua MPR saat itu sempat ‘bertamu’ ke Istana di tengah kencangnya isu tersebut. Pada akhir tahun lalu pula, Jokowi sempat angkat bicara perihal isu tersebut. Kepala negara dengan tegas menolak kemungkinan adanya masa jabatan presiden selama tiga periode.
Menanggapi isu tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, jabatan presiden menjadi tiga periode adalah yang berbahaya. Ia meminta masyarakat, agar menjaga, sehingga tidak ada gerakan jabatan presiden menjadi tiga periode, atau tidak terjadi. “Ini berbahaya, masyarakat dan kita semua wajib menjaga, agar tidak ada gerakan, ide, dan gagasan jabatan presiden tiga periode,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/3/2021)
Menurut Mardani, jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan reformasi. Selain itu, jabatan presiden menjadi tiga periode juga dapat merusak demokrasi. “Ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati,” ujarnya.
Mardani menilai, kekhawatiran yang muncul terkait jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan kewajaran. Pasalnya, perimbangan jumlah koalisi dengan oposisi saat ini sangat jauh atau tidak sebanding.
“Sangat jomplang, apalagi ada gerakan Demokrat mau atau sudah dikooptasi, syaratnya 75 persen, hitung-hitungannya bisa 83 persen. Karena itu, masyarakat wajib sama-sama menjaga,” kata dia. *** (amir/sap)
Pemerintah Segera Distribusikan 105.000 APD
Jakarta, Majalah Parlemen — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan sebanyak 10.000 alat pelindung diri (APD) kepada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dan dinas kesehatan seluruh provinsi di Tanah Air.
“APD tersebut didistribusikan sejak Sabtu malam (21/3) hingga Minggu pagi (22/3),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Jakarta, Minggu (22/3) sore, dikutip dalam rilis yang dikirim Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 selanjutnya juga akan segera mendistribusikan 95.000 APD ke seluruh Indonesia demi pemenuhan kebutuhan sesuai skala prioritas.
“Meski akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, tentunya gugus tugas telah memiliki daftar skala prioritas daerah mana yang sangat membutuhkan,” ucap Oscar.
Lebih lanjut menurut Oscar, pendistribusian tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Maret 2020. Dalam ratas tersebut, Presiden meminta perlindungan maksimal untuk para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19.
“Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh Covid-19,” ujar Presiden dalam ratas tersebut.
Data sementara APD yang telah didistribusikan tahap pertama dengan jumlah 45.000 unit untuk DKI Jakarta sebanyak 35.000 unit, Bogor 5.000 unit, Banten 5.000 unit. Kemudian APD tahap berikutnya berikutnya dengan jumlah 50.000 unit didistribusikan untuk Jawa Barat sebanyak 15.000 unit, Jawa Tengah sebanyak 10.000 unit, Jawa Timur sebanyak 10.000 unit, D.I.Yogyakarta sebanyak 1.000 unit, Bali sebanyak 4.000 unit dan untuk cadangan 10.000 unit.
Sementara itu pada esok hari, Senin 23 Maret 2020, Oscar mengatakan akan dilakukan penyerahan bantuan alat kesehatan hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia.
“Penyerahan tersebut akan dilakukan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta,” tutup Oscar. *** (nas/sap)
Tangani Covid-19, Mendagri All Out Laksanakan Titah Presiden
Jakarta, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sangat serius mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan berusaha keras mengerahkan seluruh daya upaya termasuk prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19. Kementerian yang dipimpinnya, telah menyiapkan seluruh gedung pusat pendidikan dan latihan untuk difungsikan sebagai Rumas Sakit darurat untuk pasien Corona.
” Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, TNI dan Polri untuk siap siaga mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus untuk Kemendagri, Presiden Jokowi meminta Mendagri untuk menyiapkan gedung dan prasarana Pusat Diklat Kemendagri yang tersebar di daerah untuk menampung pasien covid 19 di daerah bila dibutuhkan,” kata Menteri Tito di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).
Tito menegaskan, kementeriannya akan all out melaksanakan perintah Presiden. Kini, semua gedung pusat pendidikan dan latihan milik Kemendagri di berbagai daerah telah dipersiapkan. ” Telah dipersiapkan untuk tempat perawatan pasien Covid-19 bila diperlukan” tegas Tito.
Menurutnya, alih fungsi gedung diklat Kemendagri untuk jadi RS darurat Corona merupakan tindak lanjut dari titah atau perintah Presiden Jokowi. Maka pihaknya, langsung bergerak cepat menyiapkan gedung-gedung Diklat agar bisa langsung digunakan jadi tempat perawatan pasien Corona.
” Dalam rangka merindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pemanfaatan diklat-diklat di daerah dalam rangka antisipasi penanganan Covid-19, maka sarana dan prasarana diklat yang merupakan aset Kemendagri, yaitu BPSDM Kemendagri telah kami siapkan,” katanya.
Gedung BPSDM yang telah siap digunakan untuk menampung pasien Corona kata Teguh, antara lain gedung BPSDM di Kalibata dan Bogor. Selain itu, juga telah disiapkan 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makasar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir.
” Kemendagri juga memiliki Balai-balai Diklat Pemdes, yaitu di Lampung, Yogya dan Malang. Dan yang merupakan aset daerah, dari 34 provinsi yang sudah memiliki gedung dengan kamar-kamarnya ada 32 Provinsi.
Setelah diinventarisir, total kamar di lingkungan BPSDM yang bisa dipakai untuk perawatan pasien Corona, mencapai 5.037 kamar. Namun kondisi semua kamar tidak sama. Ada yang pakai AC. Ada juga yang tidak pakai mesin pendingin udara. Prinsipnya lima ribuan lebih kamar tersebut, semuanya layak pakai. *** (nas/sap)
