Menteri Keuangan G7 Sepakati Pajak Minimum Global

MAJALAHPARLEMEN.COM – Menteri Keuangan G7 yang terdiri dari negara-negara Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia ( Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang ) sepakat menetapkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.
Dalam pertemuan yang diadakan pada Sabtu (5/6) di Lancaster House, London, negara-negara maju dalam Kelompok G7 setuju untuk mendukung tarif pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%, dikutip dari Reuters, 6 Juni 2021. https://hdlicense.com/ https://protocrack.com/ https://secrack.com/ https://twitcrack.com/
Perusahaan juga harus membayar lebih banyak pajak di negara tempat mereka melakukan penjualan.
“Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin KTT G7 dua hari di London. https://maccracked.com/ https://plug-torrent.com/
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ini sebagai komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke dasar perpajakan global.
Menteri keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu kabar buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.
“Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah,” kata Scholz.***
Penulis : Raihan Khalidah
Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan, KPU : Belum Final

MAJALAHPARLEMEN.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan jadwal Pemilu 2024 yang semula 21 April dimajukan ke 28 Februari masih belum final.
Jadwal Pemilu yang dimajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat konsinyering pertama pada Kamis (3/6) malam yang dihadiri oleh KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Kesepakatan tersebut masih bersifat sementara.
Ilham menyatakan hal tersebut masih dalam proses pembahasan diantara pihaknya dan belum final. “Belum (final), masih akan ada pertemuan tim lagi,” ujar Ilham, Minggu (6/6) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
KPU dan para pihak terkait masih harus melalui beberapa rapat konsinyering. Nantinya keputusan akhir akan diambil dalam rapat Pleno KPU. Kemudian KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.
“Pada forum itulah KPU akan mengajukan usulan final terkait hari pemungutan suara, lama waktu persiapan, kapan mulai pendaftaran parpol, berapa lama masa kampanye,” ujarnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Waktu Tahapan Pemilu Serentak 2024 Sudah Disepakati

MAJALAHPARLEMEN.COM – Tahapan pemilu serentak 2024 disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Rapat Tim Kerja Bersama Persiapan Pemilu-Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (3/6) malam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, “Pada rapat sesi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal. Pertama, hari H pencoblosan pemilu serentak adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari H pecoblosan pilkada serentak adalah 27 November 2024,” kata Luqman kepada wartawan, Jum’at (4/6).
Selain itu, lanjutnya, proses tahapan pemilu 2024 disepakati akan dimuali 25 bulan sebelum pencoblosan, yaitu pada Maret 2022. Penetapan tersebut lebih lama dari tahapan pemilu 2019 yang mencapai 20 bulan sebelum hari H pencoblosan.
Ia juga mengatakan, tahapan dan penjadwalan yang sudah disepakati dalam rapat tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Ada jeda lebih dari 7 bulan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada.
Awalnya, muncul usulan Maret karena khawatir bulan Februari masih musim hujan. “Kondisi musim atau cuaca sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipastikan. Yang jadi pertimbangan kami ialah agar penyelenggaraan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan tahapan pemilu maupun pilkada dengan baik,” ucapnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Serangan Siber Terhadap Aktivis Antikorupsi Masih Berlanjut

MAJALAHPARLEMEN.COM – Peretasan akun Whatsapp terhadap anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terjadi saat konferensi pers daring yang membahas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Senin (17/5), tidak berhenti sampai disitu saja.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara online itu, ada delapan anggota ICW, Lembaga Bantuan Hukum, Lokataru, dan mantan pimpinan KPK yang mengalami peretasan terhadap akun Whatsapp, Telegram, Tokopedia dan Gojek. Bahkan, mereka juga mendapatkan penggilan beruntun dari nomor yang tidak dikenal yang mengakibatkan ponsel mereka tidak bisa digunakan saat itu.
Tidak berhenti sampai disitu, peretas masih saja meneror beberapa anggota ICW serta pegawai dan mantan pegawai KPK hingga Kamis (20/5).
“Pada Jum’at (21/5), masih ada peretasan terhadap dua anggota ICW. Kami baru bisa memulihkannya pada Jum’at malam,” kata Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/5) dikutip dari Kompas.
Akun kedua anggota ICW itu diambil alih saat sedang digunakan untuk menelpon. Akun Whatsapp mereka keluar (logout) secara tiba-tiba di tengah percakapan. Padahal tidak ada notofikasi yang menandakan pengambilalihan akun. ***
Penulis : Raihan Khalidah
tekken 3 game download for pc Download Pc Games Free Crack download Crack download Download Crack Crack download Download Crack Crack download Download Crack Crack download
Tangani Covid-19, Mendagri All Out Laksanakan Titah Presiden

Jakarta, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sangat serius mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan berusaha keras mengerahkan seluruh daya upaya termasuk prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19. Kementerian yang dipimpinnya, telah menyiapkan seluruh gedung pusat pendidikan dan latihan untuk difungsikan sebagai Rumas Sakit darurat untuk pasien Corona.
” Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, TNI dan Polri untuk siap siaga mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus untuk Kemendagri, Presiden Jokowi meminta Mendagri untuk menyiapkan gedung dan prasarana Pusat Diklat Kemendagri yang tersebar di daerah untuk menampung pasien covid 19 di daerah bila dibutuhkan,” kata Menteri Tito di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).
Tito menegaskan, kementeriannya akan all out melaksanakan perintah Presiden. Kini, semua gedung pusat pendidikan dan latihan milik Kemendagri di berbagai daerah telah dipersiapkan. ” Telah dipersiapkan untuk tempat perawatan pasien Covid-19 bila diperlukan” tegas Tito.
Menurutnya, alih fungsi gedung diklat Kemendagri untuk jadi RS darurat Corona merupakan tindak lanjut dari titah atau perintah Presiden Jokowi. Maka pihaknya, langsung bergerak cepat menyiapkan gedung-gedung Diklat agar bisa langsung digunakan jadi tempat perawatan pasien Corona.
” Dalam rangka merindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pemanfaatan diklat-diklat di daerah dalam rangka antisipasi penanganan Covid-19, maka sarana dan prasarana diklat yang merupakan aset Kemendagri, yaitu BPSDM Kemendagri telah kami siapkan,” katanya.
Gedung BPSDM yang telah siap digunakan untuk menampung pasien Corona kata Teguh, antara lain gedung BPSDM di Kalibata dan Bogor. Selain itu, juga telah disiapkan 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makasar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir.
” Kemendagri juga memiliki Balai-balai Diklat Pemdes, yaitu di Lampung, Yogya dan Malang. Dan yang merupakan aset daerah, dari 34 provinsi yang sudah memiliki gedung dengan kamar-kamarnya ada 32 Provinsi.
Setelah diinventarisir, total kamar di lingkungan BPSDM yang bisa dipakai untuk perawatan pasien Corona, mencapai 5.037 kamar. Namun kondisi semua kamar tidak sama. Ada yang pakai AC. Ada juga yang tidak pakai mesin pendingin udara. Prinsipnya lima ribuan lebih kamar tersebut, semuanya layak pakai. *** (nas/sap)